Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 13 Oktober 2014 14:11 WIB

Direktur Manajer Bank Dunia Sri Mulyani. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Kasus Bailout Bank Century DPR, Bambang Soesatyo, menanggapi sinis terhadap kabar Sri Mulyani masuk radar kandidat menteri ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Bambang menilai Sri termasuk ekonom yang gemar membuat komitmen yang menyebabkan pembengkakan utang luar negeri dengan tingkat bunga sangat tinggi. (Baca: Kabinet Jokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat)

"Andai Sri Mulyani menteri, Jokowi akan terjerat utang baru dengan bunga tinggi seperti pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2014. (Baca: Boediono Sarankan Jokowi Cari Menkeu Konservatif)

Politikus Partai Golongan Karya ini menilai Sri Mulyani antitesis Trisakti Bung Karno dan jargon revolusi mental Jokowi. "Kalau Sri Mulyani benar menjadi menteri, berarti rakyat dikibuli lagi," ujarnya. "Artinya, Jokowi yang kita anggap representasi wong cilik ternyata podo ae dengan yang sebelumnya." (Baca juga: Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi)

Apalagi, tutur dia, ada kasus menggantung di pundak Sri Mulyani. Menurut Bambang, Pansus menunggu pergerakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Vonis Budi Mulya baru selesai," katanya. Ia berharap selanjutnya KPK mengarahkan pemeriksaan dan meningkatkan status Boediono pada 20 Oktober 2014, saat suksesi kepemimpinan nasional. "Kami harap dalam penyidikan Boediono nanti terkait dengan Sri Mulyani." (Baca: Imbangi DPR, LSM: Jokowi Pilih Menteri Prorakyat)

Menurut Bambang, saat KPK menyidik Budi Mulya, terdakwa kasus dugaan korupsi Bank Century memang belum menyentuh Sri Mulyani karena masah internal Bank Indonesia. Begitu masuk ke Boediono, KPK akan mengaitkan dengan Sri Mulyani. "Karena ada hubungan keputusan bail out yang ada di pemerintah dan BI," katanya. "Kalau yang sudah-sudah, itu baru bantuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek." (Baca: Jokowi Masih Rahasiakan Calon Menteri Keuangan)

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati layak menjadi kandidat terkuat Menteri Koordinator Perekonomian. Kinerjanya saat menjadi Menteri Keuangan dulu, ujar dia, menjadi modal terbesar. Sri Muyani juga dinilai bisa menghadapi DPR. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih)

MUHAMMAD MUHYIDDIN




Berita Lain
Golkar Gabung Pemerintah,Fadel Kasihan Pada Jokowi
PAN dan PPP Siap Beri Kursi ke Koalisi Jokowi
Perahu TNI AL Terbalik di NTT, Tiga Tewas
Ini Tokoh Dunia yang Pernah Temui Jokowi

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

15 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

4 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

5 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya