TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal, menyarankan agar wartawan tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon bupati/walikota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Keterlibatan jurnalis dalam tim sukses akan menimbulkan citra negatif bagi kalangan wartawan secara umum,"kata Ichlasul usai diskusi Pers dan Pilkada di Semarang. Menurut Amal, sangat sulit bagi jurnalis yang menjadi tim sukses mampu menjaga independensinya. "Dalam situasi seperti itu sangat sulit menjadikan pers sebagai salah satu pilar demokrasi,"katanya. Ichlasul Amal yang juga anggota Deks Pilkada Depdagri menegaskan, jika jurnalis menjadi tim sukses atau menjadi calon kepal dawerah, maka yang bersangkutan harus non aktif dari tugas kejurnalistikan. Ichlasul Amal mendengar di beberapa daerah banyak wartawan menjadi tim sukses calon bupati/walikota. Bahkan ada juga yang menjadi calon walikota atau wakilnya. "Selain itu kecenderungan yang terjadi akan membenarkan adanya julukan wartawan amplop. Ini efek yang kurang bagus untuk dunia pers secara umum,"ujarnya.Menurut Ichlasul, pers boleh saja mendukung salah satu calon, terlebih apabila calon yang maju adalah pemilik media yang bersangkutan, dengan catatan, media tersebut tidak melakukan black campaign terhadap calon lain.Menurut Kepala Bidang Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara, media massa cetak diperbolehkan menjadi partisan, namun tetap harus memberikan informasi yang benar kepada publik serta harus mengkuliti si calon agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Sedangkan media elektronik tidak dibenarkan menjadi partisan, karena terikat dengan frekwensi yang merupakan hak publik yang sangat terbatas. "Koran tidak akan masuk ke rumah kita tanpa kita beli. Tapi kalau siaran TV dan radio bisa masuk ke rumah kita tanpa kita beli,"katanya.Sohirin