Menteri Agama Tak Setuju Perubahan Nama  

Reporter

Minggu, 21 September 2014 13:27 WIB

Lukman Hakim Saifuddin tersenyum kepada wartawan sebelum dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menentang pengubahan nomenklatur Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf. Menurut dia, pengubahan tersebut akan membatasi tugas dan kewajiban kementerian itu.

"Jangan direduksi hanya mengurusi haji zakat dan wakaf. Menurut saya, itu yang penting untuk digarisbawahi," katanya saat peringatan Hari Perdamaian Internasional di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 21 September 2014.

Lukman juga berterus terang bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui isu penggantian Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf. "Saya meyakini betul tidak ada perubahan itu," ujarnya. (Baca: Soal 'Makam Berhala', Ulama Tegal Datangi Kementerian Agama)

Lukman mengatakan pengubahan nomenklatur Kementerian Agama akan sangat tidak tepat. Sebab, Kementerian Agama merupakan institusi yang bertugas melindungi dan melayani semua umat beragama di Indonesia. "Bagaimanapun juga, Kementerian Agama jangan sampai dipersempit tugas dan kewajibannya hanya soal urusan haji, wakaf, dan zakat," katanya. (Baca: Jokowi Tak akan Hapus Kementerian Agama)

Sebelumnya, penggantian Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf ramai dibicarakan. Akan tetapi, presiden terpilih Joko Widodo langsung membantah adanya pengubahan nomenklatur Kementerian Agama. "Siapa yang bilang? Tidak ada itu penggantian nama," kata Jokowi.

NURIMAN JAYABUANA




Terpopuler:
Prabowo Klaim Gerindra Kalah karena Kurang Duit
Tidak Jadi Menteri, Abraham Siap Maju Pilpres 2019
Asian Games 2018, Ahok: Jokowi Jadi Sukarno Kedua
Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

12 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

13 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

24 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

25 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

26 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

27 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

30 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

35 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

44 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya