Seorang warga mendaftar untuk berobat dengan sistem BPJS di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Kediri - Sejumlah warga yang bermukim di lereng Gunung Kelud mengeluhkan sulitnya mendapat layanan kesehatan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bahkan seorang pasien terpaksa meninggalkan sertifikat rumah sebagai jaminan saat berobat di rumah sakit.
Hal ini disampaikan Aziz Qoharudin, Ketua Aliansi Warga Kelud (AWK)--organisasi masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. “Pelaksanaan BPJS di lapangan sangat kacau,” kata Azis, Senin, 8 September 2014.
Azis mengungkapkan itu dalam diskusi publik yang digelar di kantor Desa Puncu. Hadir dalam diskusi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, BPJS Kediri, dan Relawan Kesehatan Indonesia (Rekanindo). (Baca juga: 1,6 Juta Warga Kalteng Belum Dapat Layanan BPJS)
Menurut Azis, hingga saat ini, banyak warga yang bermukim di lereng Gunung Kelud kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas. Keruwetan ini bahkan sudah terjadi di tingkat pemerintahan desa yang dinilai mempersulit pengurusan kartu BPJS bagi warga yang tidak mampu.
Alih-alih mendata warga miskin di daerahnya, formulir pengajuan BPJS yang diserahkan masyarakat justru ditumpuk begitu saja di kantor desa. Hal ini secara langsung berdampak pada penolakan pemberian layanan kesehatan saat berobat di puskesmas.
Aziz mengatakan rendahnya sosialisasi soal BPJS oleh pemerintah menjadi biang keladi persoalan ini. Bahkan, dalam sebuah kasus, Aziz sempat menjumpai warga miskin di Desa Asmorobangun yang terpaksa meninggalkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan saat berobat di salah satu rumah sakit di Kecamatan Pare, Kediri. “Ini karena pasiennya bingung tak memiliki jaminan dari pemerintah,” katanya.
Agung Setiawan, perwakilan BPJS Kediri, menekankan kepada masyarakat bahwa tidak semua jenis pelayanan kesehatan bisa dilayani dengan program BPJS. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk aktif meminta informasi ke kantor BPJS agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berobat.
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
