TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam mengatakan, apabila presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, hendak berkoordinasi dengan pemerintah saat ini, pasangan ini yang harus menghadap langsung ke menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara. (Baca: Dipo Alam Perintahkan Tolak Kedatangan Tim Transisi)
Sebab, Dipo beralasan, Jokowi dan JK bukan anggota tim transisi. "Presiden terpilih itu Jokowi-JK dan bukan Rini Soemarno atau anggota tim transisi lainnya. Jadi, seyogyanya, yang berhak berkoordinasi dengan menko dan Mensesneg ialah Pak Jokowi atau Pak Jusuf Kalla langsung," ujar Dipo saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 September 2014.
Dipo membenarkan dirinya mengirim surat kepada menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ihwal prosedur koordinasi antara pemerintah dan tim transisi. "Saya bertanggung jawab atas surat tersebut. Itu surat terbuka yang bahkan bisa diakses di situs Sekretaris Kabinet," tuturnya. (Baca juga: Banyak yang Mengaku Tim Transisi, CT Prihatin)
Surat tersebut, kata Dipo, dilayangkan agar koordinasi antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi-JK berlangsung tertib selama menjalani masa transisi. Koordinasi itu, menurut dia, juga ditekankan Presiden SBY setelah menerima Jokowi di Nusa Dua, Bali, pekan lalu. "Substansi surat itu sama dengan arahan Pak Presiden agar semua koordinasi melalui menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara."
Menurut Dipo, saat ini pemerintahan SBY masih berlangsung hingga 20 Oktober mendatang. Karena itu, Jokowi-JK harus berkoordinasi dengan menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara ihwal program yang hendak didiskusikan. "Makanya, saya terbitkan surat edaran, agar pemerintahan baru mendatang tidak berpikir ini pemerintahan bersama," ujarnya.
