TEMPO.CO, Makassar - Dua polisi berpakaian preman tampak berjaga di rumah hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto, saat Tempo menyambangi kediamannya di kompleks Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin, Nomor 30, Blok BG, Makassar, Kamis siang, 21 Agustus 2014.
Suasana kompleks terlihat sepi. Tak terlihat orang lalu-lalang di sekitar rumah Aswanto. Pagar rumah tetangga-tetangga Aswanto juga tertutup rapat. “Tidak ada orang di dalam. Hanya ada pembantu saja,” kata seorang polisi yang tak ingin disebut namanya dari balik pagar rumah Aswanto.
Aswanto adalah salah satu hakim MK yang ikut menyidangkan sengketa pemilihan presiden. (Baca juga: Warga Bima Jaga Rumah Hamdan Zoelva)
Menurut polisi itu, keluarga Aswanto sedang berada di luar kota. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyikapi putusan MK soal gugatan pemilihan presiden.
Polisi yang ditugaskan untuk menjaga rumah Aswanto adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dari Sektor Tamalanrea. Penjagaan dilakukan setelah hasil pemilihan presiden resmi dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi.
Kepala Kepolisian Sektor Tamalanrea Komisaris Ahmad Yulius mengatakan personel yang ditugaskan untuk menjaga kediaman Aswanto sebanyak enam orang. Mereka berjaga secara bergantian sejak pagi hingga malam hari. “Sampai saat ini masih terkendali,” kata Ahmad.
AKBAR HADI
Baca juga:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Berita terkait
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
4 jam lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
6 jam lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
8 jam lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
1 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaDianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
1 hari lalu
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Baca SelengkapnyaCaleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
1 hari lalu
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
1 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1
1 hari lalu
Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaCaleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
1 hari lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
2 hari lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca Selengkapnya