TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI perjuangan, Tjiandra Widjaja berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) menyelesaikan kasus pengadaan sapi dengan mengedepankan kontrak yang dibuat untuk kepentingan masyarakat luas. Bulog diharap tidak tinggal diam dengan kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kasus itu, menurut Tjiandra, bermula pada tahun 2004, ketika Bulog mempunyai program pengadaan sapi dengan cara mendatangkannya dari luar negeri (impor). Ada tiga perusahaan yang memenangkan tender dari program tersebut. Dari ketiganya, satu perusahaan yaitu PT Lintas tidak merealisasikan isi kontrak. "Tidak ada realisasi padahal sudah menerima uang muka senilai Rp 7 miliar,"kata Tjiandra di Jakarta Rabu (20/4). Sedangkan jaminan tanah PT. Lintas di Bekasi, setelah dicek ternyata juga tidak ada. Menurut Tjiandra, ada kemungkinan kasus itu terjadi karena Bulog tidak hati-hati dalam membuat kontrak. Kendati demikian, Bulog harus mengupayakan kerugian itu ditanggung oleh PT Lintas sebagai pihak yang melanggar. "Ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik,"katanya. Karena sebagai bagian dari pemerintah, Bulog harus selalu berpijak pada visi awal yaitu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Tjiandra akan membawa kasus pengadaan sapi ini ke rapat komisi setelah masa reses DPR berakhir. "Kasus ini akan kami tanyakan kepada pihak Bulog,"katanya. DPR, menurt Tjiandra sedang mempelajari kasus itu secara mendalam. Anggota komisi VI yang lain, Ahmad Farhan Hamid dari Partai Amanat Nasional membenarkan pengkajian yang mendalam dalam kasus ini. "Kami masih mengumpulkan data yang akurat,"katanya. Harun