Ada Anggota KPU Lain Juga Mencoba Menyuap BPK

Reporter

Editor

Sabtu, 16 April 2005 01:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Usaha penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tidak hanya dilakukan oleh Mulyana W. Kusumah. Tapi, juga pernah dicoba oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lain.Menurut Hasan Bisri, anggota BPK yang menangani pemeriksaan keuangan negara lembaga non departemen, upaya-upaya penyuapan seperti yang dilakukan terhadap Khairiansyah juga terjadi pada sub tim pemeriksa lainnya. "Langsung atau tidak langsung mereka melakukan pendekatan-pendekatan. Itu semua buktinya ada rekamannya begitu jelas, gambarnya juga begitu jelas,"katanya. Mulyana W. Kusumah ditangkap oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mencoba menyuap Ketua Sub Tim Pemeriksaan Investigasi Pengadaan Barang KPU, Khairiansyah Salman di Hotel Ibis, 8 April lalu. Upaya penyuapan oleh anggota KPU lain itu bukan hanya berupa indikasi, tapi sudah nyata. "Itu sudah dipertegas, mereka menelepon-nelepon. Tapi nggak dilayani lagi,"kata Hasan.Namun, setelah usaha mereka tidak direspon oleh auditor BPK, mereka tidak meneruskan usaha penyuapan tersebut. "Siapa yang berani, mau bunuh diri, mana mungkin,"kata Hasan. Sayangnya, Hasan menolak menyebutkan nama-nama anggota KPU lain yang melakukan upaya yang masuk dalam tindak pidana korupsi itu. Menurut Hasan, yang diinginkan BPK dari hasil audit investigasi bukan hanya penangkapan Mulyana, tapi ada masalah apa sebenarnya di balik penangkapan itu. "Puncuk gunung es-nya masih ada. Saya yakin dengan KPK sudah menggeledah, hal itu bisa dibongkar,"ujarnya.Inisiatif pertama untuk melakukan negosiasi atas hasil audit, menurut Hasan, datang dari Mulyana. "Inisiatif negosiasi datang dari KPU dulu. Berdasarkan pengalaman saya sebagai auditor, yang begitu-begitu pasti inisiatif datangnya dari orang yang bakalan menanggung persoalan,"katanya.Berdasarkan laporan Khairiansah, pendekatan langsung dilakukan Mulyana tanpa menggunakan perantara. "Khairiansah sendiri mengaku heran orang sekelas Mulyana mau turun sendiri menjadi operator lapangan,"kata Hasan. Upaya penyuapan pertama kali dilakukan oleh Mulyana pada bulan Maret. "Kemudian diikuti kejadian terakhir (Hotel Ibis),"kata Hasan. Sekaligus membantah pernyataan Mulyana bahwa upaya pemerasan justru datang pertama kali dari Khairiansyah. Menurut Hasan, anak buahnya itu sudah memperlihatkan bukti di depannya langsung bahwa inisiatif penyuapan dimulai dari Mulyana. "Saya juga sudah ngomong awas kalau kamu yang berinisiatif," katanya menirukan omongan kepada Khairi saat itu. Hasan sudah menduga kemungkinan adanya tuduhan seperti itu dari pihak Mulyana. "Tapi biar nanti proses hukum yang membuktikan. Nanti akan saling buka-bukaan mana yang paling benar akan ketahuan,"ujarnya. Soal siapa yang mengawali pengungkapan kasus tersebut, dimulai dari inisiatif Khairiansah yang melaporkan indikasi penyuapan oleh Mulyana kepada KPK. Menurut Hasan, karena kalau Khairiansah tidak melaporkan maka justru dia yang akan dianggap bersalah. "Jika Khairi dituduh mau mencari duit dengan menggunakan hasil temuannya, kenapa justru melapor ke dirinya dan KPK,"katanya. Hasan juga tahu, bahwa Khairiansah melakukan tukar menukar informasi dengan KPK, karena dirinya yang mengeluarkan surat tugas. "Dan saya akui, saya memang belum sempat melaporkan hal ini ke Pak Anwar (Ketua BPK Anwar Nasution),"katanya. Mengenai hasil audit investigasi, Menurut Hasan, Khairiansah, sudah menyelesaikannya dan laporannya sudah diterimanya. Sebenarnya, laporan itu sudah disampaikan dua minggu lalu oleh BPK kepada KPU untuk ditanggapi. "Jadi ketika kejadian terakhir kemarin (penyuapan), pimpinan KPU sudah baca dan tahu,"katanya. Sam Cahyadi

Berita terkait

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

9 jam lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

11 jam lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

17 jam lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

5 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

6 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

6 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

14 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

49 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

52 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

53 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya