TEMPO Interaktif, Jakarta:Seorang Panglima Kodam tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kejahatan anggota Kodim yang bukan bawahan langsungnya, kecuali jika ada keterlibatan langsung. Penegasan itu disampaikan pengamat militer, Sayidiman Suryohadiprojo, saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat Timor Timur dengan terdakwa mantan Pangdam Udayana, Mayjend (TNI) Adam Damiri, di Pengadilan ad hock HAM, Jakarta Pusat, selasa (25/2) siang. Jangankan Pangdam. Atasan langsungnya, Dandim, belum tentu harus bertanggung jawab. Kecuali, kejahatan anak buahnya diketahui komandan langsungnya itu, kata Sayidiman. Begitu juga dengan pemberian perintah. Seorang Panglima Kodam, kata Sayidiman, tidak bisa langsung memberikan perintah kepada anggota militer yang bukan bawahan langsungnya. Kalau dia sudah begitu, ya seharusnya diganti, katanya. Dia menambahkan, senioritas dalam militer tidak dapat menghilangkan perintah resmi yang sudah diatur dalam rantai komando. Begitu pun, kalau ada anggota militer yang harus diserahkan ke pihak yang berwenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut atas tindak kejahatannya. Hanya komandan langsungnya yang berwenang menyerahkan. Namun, ketika ditanya Jaksa Penuntut Umum, Abdul Hamid, tentang penyerahan pelaku kejahatan itu, Sayidiman mengatakan bisa saja bukan komandan langsung yang menyerahkan, tetapi atasan yang berhak menghukum. Dia mencontohkan kalau ada seorang anggota Kodim melakukan tindak kejahatan, maka seorang Pangdam atau Komandan Resor Militer, yang bukan atasan langsungnya, berhak menyerahkan kepada pihak penyidik. Pasalnya, keduanya adalah atasan yang berhak menghukum. Mengenai alih komando lapangan (Kodal), jika kondisi masih tertib sipil, kata Sayidiman, tidak bisa dilakukan alih Kodal dari polisi kepada TNI. Tapi kalau darurat militer, alih Kodal bisa dilakukan dari polisi ke TNI, kata Sayidiman dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Emmy Marni Mustafa itu. Dalam kesaksian lainnya, Sayidiman juga menjelaskan bahwa dalam suatu operasi penyerangan oleh organisasi tentara perlu lebih dulu ada pengorganisasian agar serangan itu efektif dan berhasil. Setelah serangan berjalan dan diasumsikan berhasil, diikuti dengan konsolidasi atas hasil serangan. Ketika ditanya hakim mengenai kemungkinan pelanggaran pidana dalam serangan itu, Sayidiman mengatakan, hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. "Apakah ada hubungannya antara tindak pidana itu dengan organisasi tentara itu," katanya. Dalam persidangan tersebut juga diputar kaset rekaman yang dikirim tokoh pro kemerdekaan, Manuel Carascalao. Kaset itu dihadirkan JPU karena dianggap menunjukkan penyerangan yang terjadi di rumah Manuel tanggal 17 April 1999 oleh milisi Aitarak yang dipimpin Eurico Gueterres. TNI juga diduga terlibat di dalamnya, seperti tuntutan JPU terhadap Adam Damiri. Namun, penasehat hukum terdakwa, Kolonel Setiawan, mengatakan kaset rekaman itu sama sekali tidak menggambarkan adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyerangan itu, walaupun memang benar rekaman itu menceritakan kejadian pada tanggal 17 April 1999 di Dilli, Timor Timur.(Sam Cahyadi-Tempo News Room)