Pertemuan Presiden-DPR, Fraksi PDI-P Walk Out

Reporter

Editor

Senin, 14 Maret 2005 21:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Demokrasi Indpnesia (PDI) Perjuangan walk-out sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan pada rapat konsultasi pemerintah dan DPR di Gedung MPR/DPR tadi malam.Aksi walk-out ini dilakukan karena tuntutan PDI-P agar konsultasi dilakukan terbuka tidak dipenuhi pemimpin DPR. "Bahkan ada anggota fraksi yang menginginkan tertutup padahal presiden belum memberikan tanggapan," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Jacobus Kumarlo Mayong Padang saat keluar dari ruang pertemuan. Jacobus menjelaskan setelah dibuka rapat konsultasi pemimpin DPR, fraksi PDI-P, Fraksi PKB dan Fraksi PDS mengusulkan agar rapat konsultasi dilakukan terbuka. Namun belum sampai presiden menanggapi, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Bintang Reformasi dan Fraksi Partai Amanat Nasional menolak usulan tiga fraksi itu. PDI-P mengaku lebih kecewa ketika pemimpin DPR tidak menanggapi keinginan tiga fraksi itu. "Sangat disayangkan DPR seperti DPR masa Orde Baru, tidak menginginkan perubahan,"katanya. Karena sikap pemimpin sidang cenderung memaksakan dan tidak menanggapi hak-hak itu, maka PDI-P melakukan aksi walk-out itu. Berbeda dengan PDI-P, fraksi PKB dan PDS tidak ikut melakukan aksi itu. Meski begitu Jacobus menganggap tidak ada perubahan komposisi sikap fraksi-fraksi terhadap keputusan kenaikan BBM itu. Selain meminta agar rapat konsultasi dilakukan terbuka, PDI-P juga meminta agar DPR memberikan pandangan terlebih dulu soal kenaikan BBM dan meminta agar usai konsultasi tidak ada keterangan pers bersama antara pemerintah dan DPR. Namun usulan agar pemerintah tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu ditolak oleh Ketua DPR, Agung Laksono.Sedangkan usulan agar tidak ada konferensi pers bersama, karena selama ini pemerintah selalu menyampaikan anggapan bahwa DPR seolah memahami langkah yang diambil oleh pemerintah. "Presiden setelah selesai kami minta agar memberikan keterangan pers di istana dan DPR akan melakukannya disini, tapi ditolak,"katanya. Jacobus keluar bersama anggota fraksi PDI-P Gayus Lumbuun, I Made Urip dan Ismiyati. Dia mengaku bersalaman dengan pemimpin DPR, rombongan dari pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden didampingi oleh seluruh menteri Kabinet Gotong Royong.Purwanto

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya