TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengusulkan peraturan daerah yang melindungi masyarakat dari serbuan komoditas dan tenaga kerja asing jelang Asean Free Trade Area 2015. "Nanti dibuat perda. Akan diusulkan menjadi inisiatif dewan, materi kami yang siapkan," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo setelah bertemu dengan Konsulat Jenderal RI untuk Perth, Australia Barat, di Gedung Grahadi, Kamis, 8 Mei 2014.
Misalnya di bidang kesehatan. Pada akhir 2015 nanti menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2016, setiap dokter khususnya yang masuk ke Jawa Timur akan disaring. Mereka harus bisa berbahasa Indonesia plus Madura. "Bagaimana bisa ditempatkan di Madura, kalau nggak bisa bahasa Madura?" ujar Soekarwo.
Tenaga dokter asing juga harus memiliki kemampuan khusus lantaran Indonesia beriklim tropis. Penyakit tropis yang ditemukan di negara ini berbeda dengan negara bermusim dingin. Soekarwo mencontohkan Australia yang tidak memiliki penyakit tifus. Di negara dingin, seseorang yang terkena pilek bisa dibiarkan sampai tubuhnya membentuk antibodi sendiri. Sedangkan flu di Indonesia termasuk penyakit tropis yang tidak bisa diperlakukan sama. "Penyakit tropis itu di (Univesitas) Harvard saja nggak bisa, di Jerman juga nggak ada mata pelajaran itu."
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menyaring komoditas. Konsulat Jenderal beserta Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menjadi barisan terdepan untuk memeriksa barang-barang impor di pintu masuk. Badan Pengawas Obat dan Makanan diminta untuk tidak hanya aktif mengontrol barang impor di toko, tapi juga di pelabuhan udara, laut, dan berbagai pintu masuk barang.
Pemerintah provinsi akan menaikkan standar barang impor mulai dari produk makanan hingga kecantikan. Pada dasarnya, kata Soekarwo, Masyarakat Ekonomi tidak akan melarang barang masuk ke suatu negara. Tetapi memproteksi barang yang tidak baik termasuk kecocokannya dengan kulit Asia untuk produk kosmetik. "Jangan sampai aktif di toko. Kasihan pemilik toko, dikira sudah legal ternyata ada masalah."
Dalam pertemuan dengan Konsulat Jenderal RI untuk Perth, Soekarwo juga meminta bantuan terkait dengan masalah proteksi keras pemerintah Australia terhadap produk hortikultura dari luar Australia. Selama ini Jawa Timur kesulitan memasukan komoditas manggis dan salak. Padahal, dalam pertemuan 2012, kedua komoditas itu sudah diperbolehkan untuk dikirim ke Australia. "Kami tagih untuk segera ditindaklanjuti."
