Anggota DPR: Kalau Perlu, Pemerintah Tembak Kapal Malaysia

Reporter

Editor

Minggu, 6 Maret 2005 05:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo, menyatakan pemerintah harus menggunakan cara-cara tegas menunjukkan penolakan terhadap keinginan pemerintah Malaysia. "Pemerintah harus terus menggelar kekuatan menunjukkan penolakan kepada Malaysia," tutur Djoko saat dihubungi via telepon di Jakarta (5/3).Sebelumnya, kata dia, dalam rapat Komisi I dengan Menteri Pertahanan, Komisi I memberi rekomdendasi agar pemerintah bersikap tegas menghadapi Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan Ambalat.Djoko mengatakan cara-cara konfrontasi diperlukan untuk menunjukkan sikap pemerintah. Bahkan, dia menyarankan, apabila pihak Malaysia memasuki wilayah Ambalat, TNI dapat memberikan peringatan keras dengan menembak kapal Malaysia. "Tembak saja kapal yang memasuki wilayah, itu harus dilakukan sebagai peringatan. Saya rasa, kekuatan TNI AL tidak kalah dengan angkatan laut Malaysia," katanya.Menurutnya, hal ini wajar dilakukan karena memang sudah secara jelas Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan RI. "Tidak ada basisnya Malaysia mengakui kedaulatan Ambalat, jangan sampai kasus kejadian Sipadan dan Ligitan terulang kembali," katanya.Djoko menekankan, dalam melakukan diplomasi dengan Malaysia, pemerintah hendaknya jangan mau negosiasi ataupun kompromi. Disamping itu, katanya, hendaknya pemerintah membuka jalur diplomasi dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam. "Kita harus menjelaskan posisi kita bagaimana, sehingga mereka dapat memahami dan memberi dukungan," katanya. Menurutnya, negara tetangga kemungkinan mendukung Indonesia, mengingat negara lain, seperti Filipina pernah dirugikan dalam penentuan batas negara oleh Malaysia. Dia mengatakan, Senin (7/3) DPR akan mengadakan rapat internal yang salah satunya membahas kasus Ambalat. Kemungkinan dari hasil rapat itu akan diadakan rapat gabungan antara TNI, Badan Intelijen Nasional (BIN), Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri. "Agar dapat didengar akar permasalahan, dan pembahasannya lebih komprehensif," katanya.Yuliawati

Berita terkait

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

30 hari lalu

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

7 September 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

Pentingnya mempermudah segala aspek perdagangan intra-ASEAN, termasuk pengiriman barang dan proses keluar-masuk barang

Baca Selengkapnya

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

8 Juni 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

Domart merupakan minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia

Baca Selengkapnya

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

8 Juni 2023

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi rakyat dan petani kecil.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

11 Mei 2023

Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

Kedua menteri menekankan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan

Baca Selengkapnya

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya

JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

19 Agustus 2022

JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

Kegiatan tersebut penting dilakukan secara berkesinambungan dan harus ditingkatkan kualitasnya.

Baca Selengkapnya

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya