Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar meninggalkan Gedung KPK seusai memenuhi panggilan KPK di Jakarta (14/6).Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Agama, Nasarudin Umar, memastikan dirinya tak terlibat dalam korupsi pengadan Al-Quran di Kementerian Agama. "Saya tidak terlibat, saya jangan dibawa-bawa," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 10 April 2014.
Nasarudin membantah terlibat urusan teknis dalam pengadaan. Apalagi sampai meloloskan perusahaan tertentu. Dia mengakui pernah berkomunikasi dengan terpidana korupsi Al Quran, Zulkarnaen Djabbar yang sudah divonis penjara. Namun menurut dia komunikasi itu hanya komunikasi biasa. (baca:Korupsi Al-Quran, Zulkarnaen Paksa Proyek Rp 130 M?)
Dia menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus korupsi Al Quran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, dia mengaku telah memenuhi panggilan KPK dan memberi sejumlah bukti yang diperlukan. "Sekarang biarkan KPK berproses, saya tak mau ini melebar ke mana-mana."
Sebelumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdakwa kasus korupsi Al Quran, Ahmad Jauhari memaparkan, keterlibatan Nasarudin. Usai divonis 8 tahun penjara, Jauhari membenarkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Nasarudin ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. "Nasarudin dan kawan-kawan yang mengatur proyek penggandaan Al Quran," ungkap dia. (baca;Terdakwa Korupsi Al-Quran Dituntut 13 Tahun Penjara)
Jauhari mengatakan kolega Nasarudin di Parlemen yaitu Zulkarnain Djabar menitipkan perusahaan sebagai peserta tender penggandaan Al Quran. "Ada percakapan melalui telepon, Zulkarnain kecewa pada Nasarudin karena perusahaan yang dia titipkan kalah tender."
Menurut majelis, selain melibatkan Nasaruddin Umar, perbuatan Jauhari juga dilakukan bersama-sama Abdul Karim (Sesditjen Bimas Islam), dan Mashuri (Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan). Serta melibatkan Zulkarnaen Djabbar (anggota DPR), Fahd El Fouz, Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alaydrus. Mereka semua berperan memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai peserta lelang penggandaan Al Quran pada 2011. Akibatnya negara dirugikan hingga Rp 27 miliar.
