TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi hingga sekarang tak menyampaikan keterangan soal harta kekayaannya ke KPK. Padahal, menurut Johan, harta Nurhadi seharusnya dimasukkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK. (Baca: (Baca: Anggun dan Andien di Pernikahan Anak Nurhadi))
"Hingga sekarang yang bersangkutan belum melengkapi laporan harta kekayaannya," kata Johan melalui pesan pendek, Selasa, 18 Maret 2014.
Menurut Johan, lembaganya pernah menerima laporan harta kekayaan Nurhadi pada 8 November 2012. Tapi setelah diperiksa, ada kekurangan kelengkapan dokumen. "KPK mengirim surat untuk mengingatkan agar itu dilengkapi," ujar Johan. Surat dikirim pada 15 Januari 2014.
Tapi, hingga sekarang, Nurhadi masih belum melaporkan harta kekayaannya. "Lantaran dokumen pelaporan belum lengkap, maka belum bisa diproses lebih lanjut," kata Johan. Nurhadi menjabat Sekretaris MA sejak Desember 2011.
Nama Sekretaris MA, Nurhadi, mencuat setelah dia menyelenggarakan pernikahan mewah untuk anaknya pada Sabtu malam, 15 Maret 2014. Untuk setiap undangan yang datang, souvenirnya adalah iPod jenis Shuffle.
Satu unit iPod dijual dengan harga US$ 49. Gadget produsen Apple itu memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2 Gigabyte. Di pernikahan itu, hadir 4.400 orang, dengan jumlah undangan terkirim 1.500. (Baca: KPK: iPod Pernikahan Anak Nurhadi Wajib Dilaporkan)
Johan mengingatkan para pejabat yang menerima iPod di pernikahan anak Nurhadi itu wajib melapor ke KPK. Menurut Johan, penerimaan iPod itu bisa digolongkan gratifikasi. "Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apapun harus dilaporkan ke KPK," kata Johan.
Menurut Johan, aturan itu tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jucto UU 20 Tahun 2001 dan mengacu pada UU 30 Tahun 2002. "Itu berlaku khusus bagi penyelenggara negara," ujar dia.
KPK, kata Johan, bakal mendalami dulu penerimaan iPod tersebut. Masing-masing iPod bisa disita, kalau ada dugaan awal bahwa pemberian tergolong gratifikasi. (Baca: Nurhadi: Saya Bantu MA dengan Uang Pribadi)
MUHAMAD RIZKI
Berita Lainnya:
Plin-plan Soal MH370, Malaysia Diejek Publik Cina
Jokowi Koreksi Menteri Chatib Soal PAD DKI
Jokowi Ajak Lawan Politiknya Adu Gagasan
