Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Warga Bali Cap Jempol Darah  

Reporter

Minggu, 16 Februari 2014 13:49 WIB

Pemandangan jalan tol Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua difoto dari udara di Perairan Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, (19/9). Jalan bebas hambatan sepanjang 12,1 Km ini merupakan jalan tol pertama yang dibangun di atas laut. ANTARAFOTO/Satya Bati

TEMPO.CO, Denpasar - Polemik rencana reklamasi Teluk Benoa di pesisir selatan Kota Denpasar, Bali, hingga saat ini terus berlanjut. Hari ini, Ahad, 16 Februari 2014, ratusan warga Denpasar yang mengatasnamakan Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (Jalak) Sidakarya, menggelar unjuk rasa.


Mereka menggelar panggung terbuka di tengah jalan sehingga jalur lalu lintas antara Sanur dan Sesetan ditutup selama dua jam. Dalam aksi itu, para demonstran yang didominasi anak-anak muda membubuhkan cap jempol darah. Mereka juga mewarnai unjuk rasa itu dengan pembacaan puisi dan nyanyian lagu-lagu perjuangan.


"Apakah Saudara setuju Bali ditenggelamkan oleh segelintir orang dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah? Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa adalah harga mati,” teriak salah seorang pengunjuk rasa, Made Sudarta, saat berorasi.


Sudarta menjelaskan reklamasi Teluk Benoa akan membahayakan Desa Sidakarya dan kawasan lain di pesisir selatan Kota Denpasar, seperti Sanur, Pamogan, dan Sesetan. Saat ini letak kawasan itu hanya dua meter di atas permukaan laut. Sedangkan reklamasi direncanakan setinggi enam meter. "Sidakarya dan kawasan lain di pesisir selatan Kota Denpasar akan tenggelam," ujarnya.


Karena itu, Sudarta mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika segera mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 1727/01-BH/2013. Surat keputusan itu mengizinkan digelarnya studi kelayakan reklamasi Teluk Benoa. "Apabila SK tidak dicabut, mari kita melakukan pembangkangan sosial terhadap Gubernur Bali," ucap Made Sukerta, pengunjuk rasa lainnya yang juga berorasi.


Advertising
Advertising

Ketua Jalak Sidakarya, Nyoman Putrawan, bahkan menantang Presiden Susilo Bambag Yudhoyono karena dianggap memuluskan rencana reklamasi. "Presiden SBY telah mengubah zonasi konservasi di Teluk Benoa, maka berarti telah merestui rencana reklamasi tersebut," tuturnya.


Putrawan menuding Gubernur Bali Made Mangku Pastika terlalu berpihak kepada investor dan tidak mempedulikan dampak reklamasi bagi masyarakat. Karena itu, Putrawan mengatakan Jarak Sidakarya akan terus berunjuk rasa guna menggalang kekuatan hingga rencana reklamasi benar-benar dihentikan.




PUTU HERRY IDRAWAN

Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya