Perawat melihat kondisi pasien di RSUD Tangerang Selatan, Banten. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Banten - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tidak merealisasikan dua proyek senilai Rp 179 miliar pada APBD Perubahan 2013 lalu. Kedua proyek tersebut adalah pengadaan alat kesehatan (alkes) dan bantuan fisik untuk pembangunan gedung puskesmas di beberapa kabupaten/kota di Banten.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Mohammad Yanuar mengatakan, itu dilakukan karena ada harga-harga pada alokasi proyek tersebut yang dianggap tidak rasional atau kemahalan. "Saya melihat ada harga yang tidak masuk akal. Daripada bermasalah, lebih baik tidak dicairkan," ujar Yanwar, Senin, 20 Januari 2014.
Menurut dia, program kegiatan atau proyek yang telah masuk alokasi Rp 179 miliar tersebut ada yang telah dilelang dan ada yang belum. "Alokasi Rp 179 miliar yang tidak dicairkan ini merupakan salah satu penyumbang silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) pada APBD 2013," ujar Yanuar.
Sisa penghitungan anggaran (silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2013 membengkak hingga mencapai Rp 700 miliar. Pembengkakan ini karena sebagian besar pengadaan dan pengerjaan fisik yang telah masuk alokasi APBD perubahan tidak terlaksana.
Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Pemprov Banten, Refri Aroes, mengatakan salah satu faktor terjadinya silpa akibat adanya pemblokiran rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Banten yang dilakukan KPK. "Hal ini mengakibatkan agenda program kerja SKPD terhambat," ujarnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
