15 Polwan saat memperagakan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta (25/11). Pakaian Polwan berjilbab ini terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lalu Lintas, Brimob, Provost, Polair, Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Oegroseno mengatakan, dirinya sebagai staf Kapolri Jenderal Sutarman harus mengamankan kebijakan lisan yang kadung disampaikan Sutarman terkait penggunaan jilbab. Sebabnya, Irwasum melaporkan penggunaan jilbab tidak seragam.
"Akhirnya dengan Irwasum memutuskan ditunda dulu. Jangan sampai menggunakan jilbab lebih seksi," ujar Oegroseno dalam perayaan Ulang Tahun Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Senin, 2 Desember 2013.
Jika ada anggota yang ingin memakai jilbab saat ini juga, Oegroseno menyarankan mereka masuk reserse atau intel. "Di sana kan bisa menyamar, bebas pakai baju apa saja," ujar dia. Untuk modelnya sendiri, Oegroseno berpendapat, model baju muslim lebih cocok digunakan ketimbang hanya jilbab namun bajunya masih ketat. "Nanti malah menimbulkan nafsu-nafsu tertentu," ujarnya lagi.
Pada 19 November lalu, Kepala Polri Jenderal Sutarman secara lisan mengizinkan polwan mengenakan jilbab selama bertugas. Izin itu diberlakukan mulai 20 November 2013. Kebijakan Sutarman ini menyusul polemik setelah seorang polwan di Jawa Tengah mengeluhkan larangan pimpinan Polri soal jilbab.
Izin Sutarman lantas direspons sejumlah polda dengan memamerkan busana polwan yang mengenakan jilbab. Seperti Polda Metro Jaya pada 25 November, yang menggelar apel sekaligus mengenalkan model jilbab untuk para polwan.
Namun, pada 29 November lalu, Wakil Kepala Polri Oegroseno mengirimkan telegram kepada polda se-Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab bagi polwan.
