TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman menyatakan kekacauan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin bukan disebabkan oleh kelalaian polisi yang sedang berjaga di sana. Menurut dia, anggota polisi yang berjaga di sana sudah melakukan pengamanan secara benar. Perihal terlambatnya polisi mencegah kerusuhan itu, ujar Sutarman, karena secara aturan polisi dilarang masuk ruang sidang. "Anggota kami sudah benar," kata Sutarman melalui pesan singkatnya, Jumat, 15 November 2013.
Karena alasan itu, Sutarman menolak jika anggota polisi yang berjaga di gedung MK diperiksa. "Petugas kami sudah benar, jangan diperiksa," kata dia.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie mendukung pernyataan pimpinannya. Ia menyebut prosedur yang dilaksanakan sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal MK. "Pengamanan dapat dipertanggungjawabkan, telah dilaksanakan secara proporsional dan profesional," kata Ronny.
Namun, kata dia, Kepolisian terbuka menerima pengawasan dan kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mencari pemecahan masalah dan menghindari hal serupa terulang. Kepolisian, kata Ronny, hari ini telah melakukan rapat koordinasi antara Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat, dan Sekretariat Jenderal MK. Rapat koordinasi itu membahas pola pengamanan ruang sidang dan gedung MK.
Sebelumnya, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Pieter C. Zulkifli Simabuea, meminta Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya dan Kepala Polri untuk memeriksa personelnya yang menjaga Mahkamah Konstitusi saat sengketa pemilihan Gubernur Maluku. Pieter melihat aparat Kepolisian tidak sigap mencegah kerusuhan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin. "Saya mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk memeriksa polisi yang berjaga kemarin," kata Pieter.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
2 jam lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
4 jam lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
6 jam lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
23 jam lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaDianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
1 hari lalu
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Baca SelengkapnyaCaleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
1 hari lalu
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
1 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1
1 hari lalu
Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaCaleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
1 hari lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
2 hari lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca Selengkapnya