Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Irham Buana Nasution, melintas di depan layar yang menampilkan DPT Pilkada Sumatera Utra, pada Rapat Pleno Terbuka KPU Sumut di Medan, Senin (25/2). ANTARA/Irsan Mulyadi
TEMPO.CO, Jakarta--Komisioner Pemilihan Umum (KPU) mengatakan data pemilih yang belum lengkap variabel data kependudukannya di Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 masih 7,1 juta jiwa. Jumlah itu merupakan informasi dari beberapa KPU Proinsi yang melapor ke KPU sehari jelang rapat pleno penetapan rekapitulasi nasional DPT kemarin, Senin, 4 Noember 2013.
"Sebanyak 3,2 juta data pemilih sudah lengkap. Tinggal 7,1 juta lagi yang perlu info lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada Tempo, Selasa, 5 Noember 2013.
Jumlah itu, kata Ferry, berdasarkan laporan KPU Provinsi sehari sebelum rapat pleno. Hasil itu disebut sinkronisasi antara KPU Provinsi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tiap-tiap daerah tentang variabel data kependudukan dalam DPT.
Namun KPU sengaja tidak menyampaikannya di pleno dan menunggu sampai semua data DPT yang bermasalah sebanyak 10,4 juta selesai. KPU memastikan 10,4 juta pemilih yang tetap disertakan dalam DPT memang ada orangnya. "Teman-teman KPU Provinsi sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang keberadaan mereka," kata Ferry.
Bukti-bukti itu, kata Ferry, terdiri dari surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, kepala desa, atau pernyataan pribadi yang tak punya nomor induk kependudukan dalam DPT. Sebanyak 10,4 juta DPT yang belum beres diklaim bermasalah karena sebagian besar mereka adalah narapidana dan tahanan di lapas dan warga yang memang belum punya dokumen kependudukan secara lengkap.
KPU telah menetapkan rekapitulasi DPT nasional. Daftar Pemilih Tetap sebanyak 186.612.255 juga termasuk 10,4 juta pemilih yang datanya belum beres seperti tak punya NIK atau variabel data kependudukannya belum lengkap. Badan Pengawas Pemilu telah meminta agar KPU membereskan 10,4 juta DPT itu sampai sebulan ke depan.
