TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum diminta menunda penetapan daftar pemilih tetap karena belum mampu memperbaiki daftar pemilih bermasalah. Rencananya, penetapan DPT secara nasional akan dilakukan pada Senin, 4 November 2013.
"Penundaan agar KPU terus memperbaiki DPT sehingga hasilnya benar-benar akurat," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin, Ahad, 3 November 2013. Said mengatakan penundaan dimungkinkan sepanjang tidak berdampak pada terganggunya logistik pemilu. “Apa alasannya DPT harus buru-buru ditetapkan?"
Namun, Said mengingatkan, penundaan ini bukan tanpa batas waktu. Menurut dia, KPU, Bawaslu, dan partai politik perlu menyepakati bersama kapan batas waktu penetapan daftar pemilih ini agar tercipta kepastian hukum. Dia berharap, dalam masa penundaan, setiap pihak memberikan temuan data pemilih kepada KPU. "Tidak boleh lagi hanya asal ngomong tanpa disertai data," kata dia.
Selain itu, penundaan ini dimaksudkan agar partai memiliki kesempatan memperjuangkan konstituennya. Menurut dia, jangan sampai karut-marut DPT ini dijadikan celah bagi partai politik untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. Merujuk pada putusan PHPU Nomor 108-109 Tahun 2009, keberatan DPT adalah keberatan yang harus ditolak.
Terkait dengan pemilih ganda, Said mengatakan tidak akan ada partai politik yang bisa diuntungkan. Sebab, jika pemilih ganda, seseorang bisa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. "Di TPS banyak pengawas pemilu yang melibatkan banyak unsur," kata dia.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
1 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024
1 hari lalu
Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
2 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan
44 hari lalu
Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaMasduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data
44 hari lalu
Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang
Baca SelengkapnyaPenasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan
45 hari lalu
Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara
46 hari lalu
Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta
46 hari lalu
Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.
Baca SelengkapnyaSidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat
46 hari lalu
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSidang 7 Terdakwa PPLN Kuala Lumpur, Komisioner KPU Betty Epsilon Jadi Saksi
47 hari lalu
Perwakilan partai politik melobi anggota PPLN Kuala Lumpur, kecuali Masduki yang telah mengundurkan diri, untuk menambah metode Kotak Suara Keliling.
Baca Selengkapnya