TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch Siti Juliantari Rachman menyatakan sampai saat ini Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil telah menerima 10 laporan terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS 2013. Tari menduga, laporan minim karena para peserta rekrutmen masih takut mengadu sebab proses rekrutmen CPNS masih berlangsung.
Laporan-laporan tersebut, kata Tari, masih diinvestigasi untuk dipastikan kebenarannya. "Kami selalu koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan," kata Tari saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2013. Sementara itu, upaya koordinasi dengan dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih belum berhasil.
Kesepuluh laporan tersebut berasal dari beberapa daerah, yaitu 3 kasus di Sumatera Utara, 2 kasus di Sulawesi Selatan, 3 kasus di Banten, dan 1 kasus di DKI Jakarta. Semuanya berasal dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Menurut Tari, laporan tersebut datang dari CPNS Honorer K2. "Mereka dimintai uang untuk lulus," kata Tari.
Konsorsium pemantau rekrutmen CPNS bukan hanya membuka posko pengaduan masyarakat, tetapi juga aktif mengikuti prosesnya. Konsorsium masuk ke kelas-kelas saat tes berlangsung, mengawasi tes, dan mengawasi pencetakan soal.
Untuk memperketat pengawasan proses rekrutmen CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS dalam Panitia Seleksi Nasional 2013. KLPC ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, Malang Corruption Watch, Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten, dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat.
Konsorsium LSM ini berada dalam tim pengawas bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelejen Nasional, Kepolisian, dan Ombudsman.
