Ruhut Mundur dari Pencalonan Ketua Komisi III DPR
Senin, 7 Oktober 2013 13:40 WIB
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Ruhut Sitompul. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Ruhut tidak sepakat dengan mekanisme voting untuk memilih calon Ketua Komisi yang membidangi hukum itu. "Ketua Komisi itu merupakan hak dari Fraksi Partai Demokrat," kata Ruhut pada Rapat Pleno Komisi Hukum di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 7 Oktober 2013. Dia mengatakan ingin menjadi negarawan yang baik dengan menghindari polemik. Ruhut mengatakan dia tak mengejar-ngejar jabatan. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang saat itu memimpin rapat pleno mengapresiasi iktikad Ruhut. Meski Ruhut mundur, kata Priyo, Ketua Komisi tetap menjadi hak Fraksi Demokrat. Priyo mempersilakan Demokrat untuk mencari solusi dengan waktu yang tidak dibatasi. Sebelumnya, terjadi perdebatan panjang di antara sejumlah anggota Komisi Hukum. Para anggota menolak Ruhut jadi Ketua Komisi Hukum. Mereka yang menolak antara lain Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, Syarifuddin Sudding dari Hanura, Ahmad Yani dari PPP dan Desmond J. Mahesa dari Gerindra. Sementara Gede Pasek Suardika dari Demokrat dan Trimedya Panjaitan menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Demokrat. Karena tidak ditemukan kesepakatan, beberapa anggota meminta untuk diadakan voting . Anggota Komisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al-Habsy, mengatakan karena ada pertentangan lebih baik diputuskan secara voting . "Biar lega, karena ada yang tak puas lebih baik voting saja. Satu anggota, satu suara," kata Aboe. Hari ini, Komisi Hukum akan menggelar pergantian kepemimpinan dari Gede Pasek Suardika menjadi Ruhut Sitompul. Jadwal pelantikan ini tertunda hampir dua pekan karena ada penolakan dari sejumlah anggota komisi. Mereka beralasan Ruhut pernah melakukan perbuatan yang melanggar etika. SUNDARI
Terhangat Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji | Pembunuhan Holly Angela Terpopuler 5 Tuntutan Jawara Banten Terkait Ratu Atut Silsilah Dinasti Banten, Abah Chasan dan Para Istri Beredar, Surat dari Akil Mochtar ke MK Soal Ratu Atut, Jawara Banten 'Tantang' KPK Akal-akalan Putusan Akil, Wani Piro?
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
21 jam lalu
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca Selengkapnya
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
6 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
10 menit lalu
1 jam lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu