TEMPO.CO, Malang-Pemerintah Kota Malang siap menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk ketua RT/RW, modin dan guru ngaji di wilayahnya. Dana yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 itu sebagai insentif dari pemerintah kepada mereka.

Wakil wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan tahun lalu, saat dipimpin Wali Kota Peni Suparto, Kota Malang juga menggelontorkan dana sejenis sebesar Rp 85 miliar. Meski bukan pegawai pemerintah, peran RT/RW dan modin ikut mengefektifkan layanan publik. "Insentif untuk memperbaiki layanan publik," kata Sutiaji, Ahad 22 September 2013.

Dengan kenaikan anggaran ini, bila sebelumnya insentif guru mengaji Rp 75 ribu per bulan, naik menjadi Rp 125 ribu per bulan. Sedangkan insentif ketua RT/RW semula Rp 100 ribu per bulan naik menjadi Rp 150 ribu. Demikian juga modin, semula Rp 50 ribu per bulan naik menjadi Rp 150 ribu per bulan.

Menurut Sutiaji, ketua RT/RW merupakan penyelenggara pelayanan publik terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setelah insentif ditingkatkan diharapkan pelayanan publik ikut terkerek membaik.

Untuk meningkatkan pelayanan publik sektor pedidikan akan ditambahi mekanisme penyampaian keluhan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Mekanisme pengaduan akan diatur kemudian dalam sekretariat Dinas Pendidikan. Sedangkan rencana peraturan daerah tentang pendidikan masih dikaji di bagian hukum Pemerintah Kota malang.

Lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch menilai pelayanan publik di Malang masih buruk. Pengaduan warga menyebutkan jika pelayanan pendidikan menempati rangking pertama terburuk. Aduan bidang pendidikan terbanyak adalah makin maraknya pungutan liar di sekolah.

Selama tiga bulan sejak Desember 2012 MCW membuka pos pengaduan. Hasilnya tercatat sebanyak 980 aduan diterima MCW. "Sekitar 40 persen pengaduan tentang pendidikan," kata Koordinator Unit Kampanye MCW, Taufik Fuadi.

Rekapitulasi pengaduan telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Malang. Namun, kata Taufik, sampai saat ini tak ada tindaklanjut yang berarti. Untuk itu, MCW juga menggelar kampanye untuk mengajak masyarakat sadar dan kritis terhadap pelayanan publik di Malang.

Kampanye dilakukan di sejumlah ruang publik seperti hari bebas kendaraan di Jalan Ijen dan kampanye di sejumlah SMP dan SMA di Malang. Sasaran utama anak muda, katanya, karena menjadi populasi terbanyak dan dianggap efektif untuk menggugat pelayanan publik. Sebab, pelajar berhubungan langsung dengan pelayanan publik sektor pendidikan.

EKO WIDIANTO