TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan bidang Pendidikan, Rizal Djalil, menyatakan terdapat kejanggalan dalam lelang pengadaan soal Ujian Nasional 2013. "Dalam memilih rekanan, kami temukan ada penyimpangan. Pemenang lelang justru tak memberikan angka yang menguntungkan negara," kata Rizal usai konferensi pers hasil audit tentang UN, Kamis, 19 September 2013.
Menurut Rizal, penyimpangan penetapan pemenang lelang ini bisa dimungkinkan karena adanya campur tangan pihak di luar panitia pengadaan barang. Namun, dia tak mau menyebutkan pihak yang dimaksud. Rizal hanya memastikan tak ada keterlibatan menteri dan wakilnya dalam proses penetapan lelang ini. "Saya hanya bisa sampaikan, sudahlah, pejabat tinggi tak usah cawe-cawe ikut, serahkan saja pada direktorat yang sudah ditunjuk."
Soal campur tangan dalam pengadaan ini, auditor BPK bidang pendidikan, Akhsanul Haq, mengatakan ada indikasi pengaturan pemenang lelang. Hal ini terlihat dari nilai yang ditawarkan oleh pemenang lelang. Dia mencontohkan, untuk paket ketiga yang digarap PT Ghalia Indonesia Printing, sebenarnya ada penawaran yang lebih murah. Untuk paket ini, Ghalia menawarkan nilai Rp 22,5 miliar. "Sebenarnya ada yang lebih murah tapi tak dimenangkan."
Akhsanul menilai proses lelang tak dilakukan secara profesional. Akibatnya, secara keseluruhan untuk pengadaan soal UN 2013 BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,3 miliar.
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
4 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
39 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
42 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
43 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
43 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
43 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
43 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
43 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
44 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
47 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya