TEMPO Interaktif, Surabaya: Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso yang terletak di tengah kota itu benar-benar menjadi ?rumah rakyat?. Setiap hari, belasan orang hilir mudik masuk ke situ. Ketika panas terik sudah menyinari Surabaya di tengah hari, orang-orang yang tak jelas identitas dan kepentingannya itu dengan santainya tidur bergelimpangan di lorong bawah tangga.Kehadiran orang-orang seperti inilah, ada yang mengaku wartawan, ada pula yang mengaku kader dan satgas partai, menyulitkan anggota dewan yang setiap hari ngantor di ruang pimpinan, komisi dan fraksi. Tak jarang, 45 wakil rakyat yang rata-rata sebulan bergaji Rp 30 juta itu ber?petak-umpet? dengan orang-orang itu. Kejadian ini semakin nyata pada masa-masa mendekati Lebaran seperti saat ini.Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Karya Damai Marmuddin Halir Diwirya tak mengelak, kebutuhan anggota dewan semakin meningkat menjelang Lebaran, terutama ?menyantuni? kader-kader partai yang sering datang minta tunjangan hari raya (THR). ?Kami ini kan susah. Kalau tidak memberi, bisa malu. Tapi kalau dipaksakan, tidak ada. Mereka itu selalu tak mau tahu. Dianggapnya kita ini selalu ada uang,? ungkapnya.Padahal, untuk urusan kantong anggota DPRD Surabaya sendiri, saat ini mereka tengah berada dalam polemik antara menerima atau menolak THR. Pekan lalu, Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf ?diadili? rekan-rekannya karena dianggap melakukan ?perselingkuhan politik? dengan eksekutif. Dalam pertemuan di sebuah hotel bintang lima, Musyafak dikabarkan menolak Rp 100 juta dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai THR. Alasannya, uang itu terlalu sedikit jumlahnya untuk dibagi kepada 45 anggota dewan.Kritikan tajam datang dari Budi Harijono, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari unsur PDI-P. ?Segala pendapatan yang tak ada dalam aturan harus kami tolak. Jangan asal diada-adakan,? katanya. Bahkan, untuk gaji yang selama ini diterima, Budi merasa sudah melebihi kewajaran. Dalam rinciannya, seorang ketua DPRD Surabaya mendapat penghasilan tetap berupa uang representasi Rp 2,1 juta, ditambah tunjangan keluarga Rp 294.000,- tunjangan beras Rp 120.360,- dan uang paket Rp 210.000,- Selain itu, ia juga mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 3.045.000,- serta tunjangan sebagai anggota panitia anggaran, panitia musyawarah, dan tunjangan pimpinan, masing-masing sebesar Rp 228.375,-Selain itu, untuk setiap kali duduk rapat, mereka mendapat amplop masing-masing rapat komisi sebesar Rp 500.000,- rapat panmus Rp 500.000,- rapat panang Rp 500.000,- rapat pansus Rp 500.000,- dan rapat paripurna Rp 750.000,- Ada juga tunjangan peninjauan lapangan sebesar 4 kali Rp 500 ribu per bulannya, rapat lain-lain Rp 750.000,- dan ada lagi komponen bernama ?kunjungan jaring asmara? Rp 6.460.500,- Artinya, Setiap bulan, dipastikan masing-masing membawa pulang pendapatan (take home pay/THP) sebesar Rp 29.355.410,- Agus Raharjo?Tempo