TEMPO.CO, Palembang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang menilai pemberitaan soal uji keperawanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sudah tak objektif. Darwin Syarkowi, Ketua AJI kota Palembang, mengatakan media sudah terlalu jauh masuk ranah pribadi. Selain itu, media dianggap hanya mengejar rating dan keuntungan bisnis semata. Padahal kabar tersebut belum tentu memiliki nilai kebenaran sesuai kaidah jurnalistik.
"Tidak lagi objektif, saya menilai tulisan ini sudah tidak memperhatikan kaidah jurnalistik lagi," kata Darwin, Jumat, 23 Agustus 2013. Menurut dia, wajar jika banyak kalangan meragukan kebenaran dari pemberitaan itu. (baca di sini: Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih soal Tes Keperawanan)
Dalam penelusuran Darwin, berita uji keperawanan tersebut muncul dalam konteks obrolan antarwarga dan siswa. Sebab, secara umum mereka sudah mengkhawatirkan cara pergaulan anak muda sekarang ini. "Saya melihat sebenarnya berita ini terkait dengan keresahan orang tua, murid, dan pejabat akan kenakalan remaja. Jadi tidak layak untuk diberitakan."
Akhir pekan lalu, media masa cetak dan online terbitan Palembang dan Prabumulih memberitakan wacana uji keperawanan bagi kalangan siswi tingkat SMA. Konon, wacana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prabumulih H.M. Rasyid. Mengutip salah satu media online, Rasyid menjelaskan tindakan itu dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya para siswi yang berbuat mesum dan beberapa di antaranya terlibat prostitusi. "Tes perawan terhadap para siswi akan kita wacanakan dan masukkan ke dalam pengajuan APBD 2014," kata Rasyid.
Belakangan berita tersebut dibantah oleh Rasyid. Dalam rilis yang dibuatnya, Rasyid menjelaskan wacana tes keperawanan ini bukanlah untuk semua siswi atau calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Namun, wacana itu hanya dalam rangka menanggapi rencana dari salah satu orang tua siswi SMA di kota Prabumulih, yang beberapa waktu lalu pernah terjaring human trafficking untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya. "Jadi, kami tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes, apalagi mengajukan anggaran APBD 2014 untuk tes keperawanan," kata Rasyid.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita Terpopuler
Lulung: Saya The Godfather
Punya Mertua Kaya, Jenderal Moeldoko: Alhamdulilah
Ini Daftar Lengkap Kekayaan Jenderal Moeldoko
Guruh Soekarno Kecewa Ario Bayu Perankan Soekarno
Berita terkait
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi
25 April 2017
Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDisebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi
25 April 2017
Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.
Baca SelengkapnyaDiadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif
24 April 2017
Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.
Baca SelengkapnyaJokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu
11 Juni 2016
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Wartawan Abal-abal Memeras
14 April 2016
"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."
Baca SelengkapnyaDulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya
9 Februari 2016
Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.
Baca SelengkapnyaMenunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan
9 Februari 2016
Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?
Baca SelengkapnyaPers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian
21 Januari 2016
Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.
Baca SelengkapnyaDewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik
20 Januari 2016
Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.
Baca SelengkapnyaGiliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan
2 November 2015
Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.
Baca Selengkapnya