Wakil Ketua DPR Disebut Ikut Proyek Rp 6 Triliun

Reporter

Editor

Anton William

Jumat, 2 Agustus 2013 19:12 WIB

Terpidana kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin memberi keterangan seusai menjalani pemeriksaan oleh KPK, Jakarta, (2/8). Nazaruddin diperiksa secara intensif oleh KPK selama 3 hari. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Terpidana kasus Wisma Atlet Jakabaring Muhammad Nazaruddin menyebut ada pejabat tinggi negara yang terlibat proyek triliunan rupiah. Pejabat itu saat ini duduk di posisi Wakil Ketua DPR.

"Salah satunya ada wakil Ketua DPR yang terlibat. Seperti yang saya sebutkan namanya kemarin," kata Nazaruddin pada wartawan di gedung KPK, Jumat, 2 Agustus 2013.

Menurut Nazaruddin, proyek yang melibatkan Wakil Ketua DPR tersebut bernilai Rp 6 triliun. Dengan skala uang yang sebesar itu, pelaku mengambil uang dalam jumlah yang sangat besar. "Tentu bagi-baginya juga ratusan miliar rupiah," katanya.

Sebelumnya, Nazaruddin melaporkan 11 kasus korupsi uang negara yang melibatkan pejabat Kementerian, anggota DPR, dan petinggi BUMN. menyebut nama-nama politikus anggota DPR lain yang tersangkut perkara dugaan korupsi.

Rabu lalu, Nazaruddin melaporkan kasus korupsi uang negara yang melibatkan pejabat Kementerian, anggota DPR, dan petinggi BUMN. Sejumlah nama anggota DPR yang disebut dalam laporan tersebut adalah Setya Novanto, Bambang Soesatyo, Azis Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar; Olly Dondokambey, Herman Heri, Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP; Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. "Itu semua sudah dilaporkan secara jelas dan detail," kata Nazar usai menyerahkan laporan ke KPK.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya