Proyek gedung penelitian vaksin avian influenza yang terbengkalai di lingkungan PT Biofarma, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/6). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Mandegnya penyidikan polisi atas kasus korupsi proyek vaksin flu burung untuk manusia diduga akibat dari banyaknya intervensi pejabat dari dalam maupun luar Markas Besar Polri. Bahkan menurut sumber Tempo, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga ikut cawe-cawe dengan menelpon sejumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan, meminta audit kasus vaksin flu burung dihentikan (baca rubrik investigasi Majalah Tempo edisi 15-21 Juli 2013).
Saat dikonfirmasi, Sudi yang kini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga itu membenarkan pernah menghubungi Ketua BPK Hadi Poernomo. Namun menurut dia, intervensinya hanya sebatas supaya proyek vaksin flu burung, yang juga dikerjakan oleh Universitas Airlangga, tidak dihentikan. "Tapi masalah hukumnya selesaikan dulu. Kalau masalah hukum saya tidak mau intervensi," katanya.
Kasus yang membelit Kementerian Kesehatan ini melibatkan PT Bio Farma, dan dua perusahaan milik Muhammad Nazaruddin: PT Anugrah Nusatara dan PT Exaartech Technology. Di kalangan Bio Farma, Sudi dikenal sebagai kerabat dekat Komisaris Bio Farma Sam Soeharto.
Intervensi juga diduga muncul dari dalam Markas Besar Polri. Berdasarkan catatan Yulianis, Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai -- perusahaan yang menjadi induk dari PT Anugrah Nusantara -- sejumlah nama yang ditengarai sebagai pejabat tinggi polisi menerima aliran duit Nazaruddin. Uang itu diduga sebagai "ongkos" menghentikan penyidikan. Tekanan lain diduga juga muncul dari Senayan. Kepentingannya jelas, untuk mencegah kasus itu bergulir dan menyeret sejumlah anggota Dewan yang diduga ikut mencicipi uang Nazaruddin.
Tapi Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Erwanto membantah adanya intervensi. "Tidak ada intervensi. Kami berjalan lempeng dotkom," katanya. Menurut Erwanto, penyelidikan berjalan lamban karena kendala teknis. Polisi kesulitan menghadirkan saksi dari pihak PT Anugrah. Selain itu sejumlah vendor sulit ditemui karena alamat mereka tidak jelas.
Mengenai dugaan aliran duit Nazaruddin ke petinggi polisi, Erwanto menyebutkan mereka masih menunggu pasokan data lengkap dari KPK. "Setelah itu baru kami konfirmasi kebenarannya."
