TEMPO.CO , Yogyakarta:Pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di beberapa kota di Indonesia belum berjalan mulus. Di Yogyakarta, sejumlah warga tak bisa langsung mengambil dana Rp 150 ribu selama empat bulan itu karena kurangnya sosialisasi.
Saliyem, 75 tahun, warga Kelurahan Prawirodirjan, Gondomanan, dicegat petugas Kantor Pos Besar Yogyakarta saat masuk pintu halaman belakang. Dia urung mengambil uang jatahnya karena salah jadwal. Saliyem yang datang bersama Muji Rahayu, putrinya, mengatakan tak ada sosialisasi dari kelurahan soal jadwal penyaluran. ”Kami kira hari ini bisa,” kata Muji kemarin. Selain salah jadwal, petugas kantor pos meminta mereka melengkapi persyaratan pencairan dana BLSM. Soalnya, di Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tertera nama suaminya yang telah meninggal. ”Kami diminta menyiapkan bukti surat kematian,” kata Saliyem.
Lain lagi dengan Baniyah, 81 tahun. Warga Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen ini harus menunggu di loket khusus bagi warga lanjut usia. Petugas harus memverifikasi data perempuan tua ini. Soalnya, di KPS-nya tertulis Banidah, bukan Baniyah.
Pembagian dana BLSM merupakan konsekuensi naiknya harga BBM. Pelaksanaan sudah dimulai kemarin. Dana BLSM diberikan Rp 150 ribu kepada tiap rumah tangga selama empat bulan dalam dua tahap.
Berita terkait
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Baca SelengkapnyaBansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaSoal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
Baca SelengkapnyaIRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Baca SelengkapnyaDana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
27 November 2014
Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.
Baca SelengkapnyaRp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
24 November 2014
Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.
Baca SelengkapnyaKantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
21 November 2014
Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.
Baca SelengkapnyaDeddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
20 November 2014
Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
19 November 2014
Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM
19 November 2014
Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.
Baca Selengkapnya