Federasi Guru Minta Menteri Pendidikan yang Handal

Reporter

Editor

Selasa, 5 Oktober 2004 20:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai Presiden terpilih mengangkat Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang memiliki kapasitas handal serta visi dan misi memperbaiki dunia pendidikan. "Kami ingin ada perubahan-perubahan signifikan," kata Hartono, Sekretaris Jenderal FGII di Jakarta, Selasa (5/10).Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY juga diminta dapat memperlihatkan bentuk-bentuk kemajuan terhadap profesi guru, proses demokratisasi pendidikan nasional dan kualitas pendidikan. "Sosok Mendiknas jadi penting dan strategis menentukan maju-mundurnya nasib pendidikan nasional," kata Hartono.Menurut Hartono, figur Mendiknas harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berani memberantas korupsi dunia pendidikan, mengganti pejabat karir di lingkungan Depdiknas yang tidak memiliki komitmen pada pekerja-profesi guru dan perbaikan dunia pendidikan, memiliki komitmen dan konsistensi pada kesepakatan pemerintah atau Depdiknas terdahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pemberantasan korupsi dana pendidikan dan tidak melaksanakan ujian akhir secara sentralistik (nasional) atau UAN, tidak membuat kebijakan-kebijakan elitis serta memiliki komitmen pada pembangunan demokratisasi pendidikan. "Mendiknas harus mampu menghentikan komersialisasi pendidikan dan menciptakan pendidikan murah dan berkualitas," kata Hartono. Saat ini, kata Hartono lagi, guru lebih banyak diposisikan sebagai bagian dari birokrasi pemerintah yang hanya menjalani fungsi-fungsi birokratis semata yang menghilangkan kebebasan pedagosisnya. Sehingga yang terjadi, peran guru tidak terimplementasi secara optimal, tidak terjaganya rasa aman guru dan murid akibat gedung-gedung sekolah rusak dan fasilitasi pembelajaran kurang, jumlah buku dan kualitas buku pelajaran sangat rendah, mahalnya biaya pendidikan, tidak jelasnya arah sistem pendidikan dan penerapan kurikulum secara menyeluruh. "Fasilitas dan jaminan sosial kesejahteraan guru masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan keutamaan pekerjaan," katanya.FGII adalah gabungan 17 organisasi guru dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.Badriah - Tempo

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

2 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

2 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

2 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

2 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

3 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

7 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

8 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

8 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

13 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya