Presiden SBY meninjau mobil BNPB, usai membuka Konferensi ke-5 Menteri Asia untuk Mereduksi Risiko Bencana di Jogja Expo Center, Selasa (23/10) pagi. Laily/presidensby.info)
TEMPO.CO, Bengkulu - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Universitas Bengkulu berinisiasi membentuk pusat studi bencana. Tujuannya sebagai pusat kajian mitigasi bencana mengingat Bengkulu rawan gempa dan tsunami. Tahap awal, pembentukan kampus siaga.
Menurut Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Kolenhendri, pusat studi bencana terpadu merupakan satu dari berbagai upaya mitigasi yang penting saat ini. Terutama jika melibatkan perguruan tinggi yang merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam masyarakat.
"Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran yang penting membentuk kondisi sosial yang siaga terhadap kerentanan bencana," lanjutnya saat ditemui Selasa 28 Mei 2013.
Kolenhendri menyebutkan akan memulai dengan membentuk kampus siaga bencana dengan konsep upaya pengurangan resiko bencana berbasis kampus. Dia menambahkan, inisiasi tersebut diharapkan dapat menjadi aksi nyata yang selanjutnya akan menjadi program berkelanjutan dalam melakukan mitigasi bencana di Provinsi Bengkulu.
"Saya berharap, dengan bentuk aksi nyata seperti ini, selanjutnya akan menarik bantuan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan BNPB dalam meningkatkan upaya mitigasi bencana di Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Pembantu Rektor (PR) 4 Universitas Bengkulu Azwar Marwan membenarkan kerjasama pembentukan kampus siaga. "Kerjasama ini nantinya akan melibatkan mahasiswa yaitu Korps Sukarela (KSR) PMI)," kata Azwar.
Rencananya, ia menyebutkan pada bulan Juni mendatang pihak Universitas Bengkulu bersama KSR PMI Universitas Bengkulu akan menggelar Temu Bhakti KSR PMI Unit Perguruan Tinggi se-Indonesia VII. "Diharapkan pada kegiatan yang direncanakan akan melibatkan langsung BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) RI akan menjadi awal pembentukan kampus siaga bencana," jelasnya.
Kegiatan tersebut dikatakannya, merupakan salah satu dari lima agenda penting nasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) selaku penyelenggara pendidikan tinggi dengan melibatkan seluruh relawan perguran tinggi dan unsur perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.
