Pramono Anung Minta Notaris Hati-hati

Reporter

Jumat, 24 Mei 2013 18:03 WIB

Pramono Anung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyatakan, peran notaris akan semakin berkembang di kemudian hari. Masyarakat membutuhkan notaris, meski harus berhati-hati dengan celah masalah yang bisa membuat profesi ini terseret kasus hukum. Hal ini diungkapkan Pramono Anung dalam pembukaan rapat pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, pada 24 Mei 2013.

Organisasi ini memiliki anggota sekitar 13 ribu lebih. Ke depan, organisasi ini akan semakin berkembang, seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada profesi notaris. “Notaris sebaiknya menjalani perannya sebagai notaris,” kata Pramono di hadapan peserta. Ia berharap notaris tidak berperan sebagai pengacara (lawyer).

Di satu sisi, ia mengingatkan agar notaris berhati-hati menjalankan profesinya. Karena banyak celah yang membuat para notaris bisa terseret pada kasus hukum. Untuk diketahui, kontribusi para notaris pada negara nilainya mencapai Rp 3,8 trilyun.

Menurut Pramono, hampir semua bidang menggunakan jasa notaris. Seperti, membayar pajak bumi bangunan (PBB), atau transaksi perbankan. “Riskan dan bisa ada celah pelanggaran hukum," kata Pramono.

Pada kesempatan itu, Agus Santoso, sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, para notaris dan akuntan merupakan dua profesi sangat diperlukan oleh PPATK. Menurutnya, melalui dua profesi ini pihaknya terbantu dalam memantau keberadaan berbagai transaksi keuangan di seluruh wilayah tanah air.

Sementara itu, Pramono mengingatkan atas terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi notaris. “Menjadi tugas pemerintah melakukan pertemuan bila ada dua organisasi yang bertikai. Sebaiknya para notaris bekerja daripada berseteru.Biarkan lembaga tersebut menjalani AD/ART nya,” kata Pramono.

Ia mengatakan, tidak perlu takut ada dua atau sampai tiga organisasi karena dalam profesi kewartawanan juga ada beberapa organisasi. “Yang penting berlomba berkontribusi pada negara,” kata Pramono yang tidak mau ikut campur secara internal organisasi notaris tersebut. “Ini intern organisasi, “ tegasnya.

Untuk diketahui, organisasi notaris dipimpin ketua PP INI, Sri Rachma Chandrawati mengalami perpecahan. Saat ini, sedang dilakukan konsolidasi organisasi untuk menghadapi kongres luar biasa pada 23 hingga 24 Mei 2013 di Bali.

EVIETA FADJAR

Hangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat
| Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Perlu baca:
EDSUS Jala Cinta dan Uang Fathanah

Inilah 12 Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi
99,9 Persen Siswa SMU Jawa Timur Lulus UN
UN SMA Jawa Barat, Siswa Lulus 99,9 Persen
Ini Kunci Sukses Ujian Nasional SMAN 8 Jakarta

Berita terkait

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

7 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

45 hari lalu

BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

Berikut langkah untuk mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.

Baca Selengkapnya

Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

5 Maret 2024

Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

22 Februari 2024

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

19 Januari 2024

Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

Pada tahap resolusi dan monitoring, Ombudsman menerima dan menangani laporan masyarakat, di mana yang paling banyak merupakan sektor pertanahan.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Berdampak ke Ekonomi, Menteri ATR/BPN Komitmen Percepat Program Tanah Sertifikat Lengkap sampai 2024

5 Agustus 2023

Berdampak ke Ekonomi, Menteri ATR/BPN Komitmen Percepat Program Tanah Sertifikat Lengkap sampai 2024

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan dampak dari adanya program tanah sertifikat lengkap yakni terdapat pertambahan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Maladministrasi dalam Layanan Pertanahan di IKN, Ombudsman Ultimatum 30 Hari untuk Perbaikan

27 Juli 2023

Maladministrasi dalam Layanan Pertanahan di IKN, Ombudsman Ultimatum 30 Hari untuk Perbaikan

Ombudsman RI mengungkapkan adanya maladministrasi dalam layanan pertanahan di IKN Nusantara. Pemerintah diberi waktu 30 hari untuk perbaikan.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Ombudsman: Terbukti Ada Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di IKN

27 Juli 2023

Hasil Investigasi Ombudsman: Terbukti Ada Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di IKN

Ombudsman RI mengungkapkan hasil investigasi soal layanan pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya

Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

28 Mei 2023

Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.

Baca Selengkapnya