Komnas HAM: Pelaku Penembakan di Musi Itu Polisi

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 4 Mei 2013 19:20 WIB

Puluhan Polisi menembakan gas air mata kearah kerumunan mahasiswa saat berdemo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/3). Dalam aksinya mahasiswa menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April Mendatang. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki hasil penyelidikan sementara atas peristiwa bentrok masyarakat dan polisi di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Salah satu poin sementara, Komnas HAM menyatakan, pelaku penembakan yang menyebabkan empat orang tewas dan sembilan terluka adalah petugas kepolisian.

"Siapa namanya dan dari satuan mana, akan diungkap dalam uji balistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian RI," kata Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai saat dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2013.

Kesimpulan sementara ini, menurut Pigai, didapatkan dari investigasi Komnas HAM selama dua hari melalui pertemuan dengan Tokoh dan Presidium Masyarakat, Bupati Musi Rawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan, Komando Daerah Militer, Polisi Daerah Sumatera Selatan, Polisi Sektor Musi Rawas, dan para keluarga korban.

Hasil wawancara ini juga semakin dikuatkan dengan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan tim investigasi Komnas HAM. "Kami temukan tiga selonsong peluru sebagai bukti," kata Pigai.

Komnas HAM juga belum menemukan indikasi adanya penggunaan senjata api dari masyarakat saat bentrok dengan polisi. Penyerangan, pembakaran, dan perusakan kantor polsek juga merupakan aksi balas dendam setelah polisi menembak 13 orang masyarakat yang menyebabkan empat di antaranya tewas di tempat.

Bukti tersebut juga akan dibawa Komnas HAM saat otopsi empat jenazah besok pagi. Hingga saat ini, menurut Pigai, polisi masih merahasiakan keberadaan para polisi yang diklaim menjadi korban bentrok tersebut. Polisi juga tidak bisa memberi informasi dan data bahwa ada masyarakat yang membawa senjata api saat demontrasi perkara pemekaran wilayah.

Bentrok antara warga dan petugas kepolisian di Muara Rupit Simpang Empat, Karang Dampu, Musi Rawas, Sumatera Selatan, terjadi pada Senin lalu, 29 April. Bentrokan dipicu demonstrasi warga yang menuntut realisasi pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demonstran yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut sempat memblokir jalan-jalan lintas Sumatera . Mereka dibubarkan petugas Kepolisian Sektor Rupit. Bentrokan berlanjut setelah warga menyerang dan membakar kantor Polsek. Dalam insiden tersebut diberitakan empat orang tewas dan sembilan orang terluka tembak.

FRANSISCO ROSARIANS


Berita Pilihan
Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional


Berita Lain:
Ayu Azhari Lega Fathanah Tidak ke Restorannya

Raul Ingin Ronaldo Bertahan di Madrid

Pendukung Fatin Shidqia Mirip Supporter Bola

Ayu Azhari: Fathanah Lebih Suka Daging Kambing

Berita terkait

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

2 hari lalu

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.

Baca Selengkapnya

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

4 hari lalu

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

8 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

21 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

25 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

53 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

58 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

59 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

9 Maret 2024

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

7 Maret 2024

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya