Informan KPK dalam Tangkap Tangan Pegawai Pajak  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 9 April 2013 21:09 WIB

Ruang kerja ketua fraksi Partai Golkar, Setya Novanto digeledah oleh penyidik KPK terkait masalah dugaan korupsi Biaya pembangunan Arena Menembak PON Riau di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (19/3). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany membenarkan kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak, Selasa, 9 April 2013. Operasi tangkap tangan juga dilakukan Direktorat Jenderal Pajak beberapa hari sebelumnya. "Betul ada penangkapan oleh KPK dan juga beberapa hari lalu oleh DJP," kata Fuad kepada Tempo, Selasa, 9 April 2013.

Fuad belum merinci penangkapan oleh KPK. Ia hanya sedikit merinci penangkapan oleh Direktoratnya beberapa hari lalu. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan whistle blower internal Direktorat Jenderal Pajak.

Soal identitas pegawai, Fuad kembali bungkam. Ia hanya menjelaskan, dalam operasi tersebut ada pegawai yang ketahuan menerima suap. "Kalau pegawai pajak pasti selalu suap, karena pegawai pajak tak bisa mengambil uang pajak," ujarnya.

Sebelumnya, KPK meringkus tiga tersangka kasus suap dalam operasi tangkap tangan. Seorang pria muda berkemeja putih diringkus oleh KPK pukul 18.00 tadi.

Penyidik Komisi menggiring pria muda itu dari kerubungan pewarta yang mengejarnya di depan gedung KPK. Dengan kedua lengannya, dia menutupi muka dari sorotan kamera pewarta.

Sebelumnya, sudah dua pria ditangkap oleh penyidik KPK.
Pukul 17.20, mobil Komisi mengangkut seorang pria berkemeja hitam. Lelaki tersebut diborgol oleh penyidik dan segera digiring menuju lift KPK.

Selang 10 menit kemudian, penyidik KPK kembali membawa seorang pria paruh baya. Lelaki berkemeja batik biru itu tampak linglung saat digiring masuk menuju lift. Hingga kini, Komisi belum merilis informasi resmi soal operasi tangkap tangan tersebut.

MARTHA THERTINA

Baca juga
KPK Periksa Andi Mallarangeng Hari Ini

Bahan Kimia Daging Merah Picu Penyakit Jantung

Jantung Pun Bisa Mengendus Aroma


Topik terhangat:
Penguasa Demokrat
| Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

40 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya