TEMPO Interaktif, Bogor: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup dan hak asasi manusia, mengajukan somasi hukum terhadap Bupati Kabupaten Bogor, Selasa (24/8). Mereka mempertanyakan kebijakan bupati tentang tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bojong, yang dinilai cacat hukum. LSM yang mengajukan somasi adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKML) Bogor. Mereka menilai kebijakan menempatkan TPST di Bojong, tidak memenuhi asas kepatutan dan berdampak kehancuran ekologis.Menurut Hermawanto dari LBH Jakarta, Surat Keputusan Bupati Bogor no 591/31/Kpts/Huk/2001 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir seluas 20 hektar, telah mengingkari asas pemerintahan yang baik. SK tersebut bertentangan dengan produk peraturan perundangan lainnya, seperti UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP No 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).Selain itu, SK tersebut juga bertentangan dengan produk hukum pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Bogor No 27 tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi sampai dengan Tahun 2008, dan Perda No 17 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.Pada kedua peraturan daerah tersebut, daerah Bojong seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan pariwisata. "Sesuai dengan teori hukum, peraturan (TPST Bojong) tersebut batal demi hukum dan harus dicabut karena bertentangan dengan hukum di atasnya," kata Hermawanto.Selamet Daroyni, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, mengatakan teknologi insenerator yang diterapkan di TPST Bojong, sudah tidak digunakan lagi di negara-negara maju. "Karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kelangsungan hidup di sekitarnya," kata Selamet.Menurut Selamet, dengan beroperasinya TPST tersebut, berarti hak atas lingkungan hidup bagi warga Bojong telah dirampas kekuasaan pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah Propinsi DKI yang dinilai tidak memiliki niat baik dalam menangani masalah sampah di wilayahnya.Mereka menuntut agar SK tersebut dcabut dalam sepuluh hari setelah surat tersebut diterima pihak yang bersangkutan. "Kami akan melakukan upaya hukum," kata Selamet jika somasi tersebut tidak ditanggapi. Salah seorang warga yang juga turut dalam konferensi pers di kantor Walhi tersebut, Viva, mengatakan sejak awal proyek ini diluncurkan, pemerintah Kabupaten Bogor sudah membohongi warga. "Kita tidak menolak sistem yang canggih. Tapi ditempatkan pada tempat yang layak, tidak di tengah pemukiman penduduk," katanya.Selain kepada Bupati Bogor, surat bermaterai dengan nomor Ist/VII/2004 tersebut, juga ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, DPD DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Mabes Polri, dan Komnas HAM. Tito Sianipar - Tempo News Room