TEMPO.CO, Jakarta -Tidak tercapainya jumlah ideal hakim agung di Mahkamah Agung, berdampak pada kinerja lembaga peradilan tertinggi itu. Berdasarkan laporan tahunan MA tahun 2012, terjadi penurunan rasio penyelesaian perkara dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, nilai rasio mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.
"Sebelumnya nilai rasio selalu berada di atas seratus persen, tapi tahun 2012 nilai rasio hanya sebesar 93,35 persen," kata Ketua MA Hatta Ali saat membacakan laporan tahunan, di Gedung MA, Rabu, 13 Maret 2013. Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar.
Pada 2012, MA menerima 13.412 perkara. Dari jumlah itu, perkara yang dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju mencapai 12.520 perkara, sehingga bisa diketahui rasio penyelesaian perkara pada 2012 berarti 93,35 persen.
Di sisi lain, jumlah hakim agung yang berdinas di MA pada 2012 mengalami penurunan drastis. Tercatat, sepanjang 2012 ada 10 hakim agung yang tak bisa melanjutkan masa tugasnya karena memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau bahkan dipecat. Hakim agung yang pensiun sudah tidak bisa mendapat distribusi perkara baru tiga bulan sebelumnya.
Hatta mengatakan, tidak tercapainya jumlah ideal hakim agung di lembaganya berpengaruh langsung pada kapasitas MA untuk memutus perkara. "Apalagi, implementasi sistem kamar yang menuntut spesialisasi hakim tidak sesederhana pada sistem lama, di mana majelis yang pensiun bisa sekedar diganti oleh hakim anggota dari kamar lainnya," ujar dia.
Meski begitu, dilihat dari sisi produktivitas rata-rata per hakim agung, penurunan tersebut hanya sebesar 0,03 persen. Hatta membandingkan kondisi ini dengan 2011, di mana jumlah hakim agung ketika itu mencapai 54 orang dengan jumlah beban perkara yang relatif sebanding.
Dalam laporan MA, tercatat jumlah perkara yang masuk pada 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, produktivitas MA pada 2012 menurun jika dibandingkan 2011.
Total perkara yang diputus MA pada 2012 'hanya' 10.991 perkara. Jumlah ini turun 19,88 persen jika dibandingkan dengan 2011 yang berhasil memutus 13.719 perkara. Dari jumlah tersebut berarti rasio perkara putus pada 2012 adalah 52,7 persen. Nilai rasio ini turun 11,99 persen dari tahun 2011 yang mencapai 64,07 persen.
MUHAMAD RIZKI KURNIAWAN
Berita lainnya:
Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko
Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit
Yudhoyono Larang Ketua Demokrat Maju Pilpres
KPK Usut Pertemuan Bambang cs
Kasus Harrier Anas, KPK Periksa Dua Perwira Polisi
Berita terkait
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
1 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
4 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
9 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
9 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
10 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
10 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
11 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
16 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca Selengkapnya