TEMPO.CO, Jakarta - Papua kembali memanas. Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh pemberontak terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, 21 Februari 2013. Akibatnya, delapan anggota TNI gugur dan empat warga sipil tewas tertembak.
Insiden penembakan pertama terjadi di wilayah Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, sekitar pukul 09.30 WIT. Prajurit Satu Wahyu tewas dalam peristiwa itu. Tidak lama berselang, sekitar pukul 10.30 WIT, penembakan juga terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.
Penembakan kedua ini memakan lebih banyak korban, tujuh anggota TNI tewas. Mereka adalah Prajurit Satu Mustofa, Prajurit Satu Edi, Sersan Satu M. Udin, Sersan Satu Ramadhan, Sersan Satu Frans, Prajurit Kepala Jojo Wiharjo, dan Prajurit Kepala Wempi. Sedangkan korban luka adalah Letnan Satu Reza yang tertembak di lengan.
Saat ini aparat TNI baru bisa mengevakuasi Wahyu. Proses evakuasi tidak berjalan lancar karena kelompok bersenjata menghalanginya. Heli Super Puma yang akan melakukan evakuasi korban diserang di Bandara Sinak. Akibatnya, satu dari empat kru penumpang, Letnan Satu Tek Amang, mengalami luka tembak pada tangan sebelah kiri. Kaca bagian tengah pesawat dan bagian depan juga tertembus peluru.
Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memimpin rapat terbatas membahas penyerangan bersenjata ini. Rencananya, rapat akan diikuti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Sekretaris Kabinet Dipo Alam; Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono; dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo.
Konflik di Papua bukan kali ini saja terjadi. Kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, satu penyebab konflik yang berkepanjangan ialah kesejahteraan dan pembangunan belum merata.
"Kami akui masih perlu pemerataan pembangunan," kata Agung. Namun, ia membantah pemerintah tak memperhatikan Papua. “Pembangunan sulit dilakukan karena medan yang jauh dari pemerintahan. Kini kami berfokus pada percepatan pendidikan dan kesehatan di Papua.”
Di tempat berbeda, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menganggap kekerasan di Papua murni tindak kriminal, bukan konflik komunal. Menurut dia, solusi yang mesti dilakukan adalah menangkap pelaku penyerangan itu. Ia pun berpendapat, konflik Papua berbeda dengan yang terjadi di Lampung beberapa waktu lalu, yang kental dengan nuansa komunal.
“Konflik komunal biasanya ditandai dengan hilangnya kepercayaan antar-anggota masyarakat, ketimpangan ekonomi di suatu daerah, maupun hubungan sosial yang tidak harmonis,” ujarnya.
Untuk menangani penyerangan ini, Markas Besar Kepolisian RI berencana mengirimkan satu satuan setingkat kompi, sekitar 100 personel, Brigade Mobil dari Jayapura. Kepala Bagian Penerangan Mabes Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, berujar, bila cuaca memungkinkan, mereka akan bergeser ke Puncak. “Bersama TNI, kami bakal mengejar pelaku.”
PITO AGUSTIN RUDIANA | SUNDARI | FRANSISCO ROSARIANS | IRA GUSLINA SUFA | NUR ALFIYAH | CUNDING LEVI | CORNILA DESYANA
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya