Presiden SBY berada diantara Marzuki Alie (kanan) dan Anas Urbaningrum (kiri) dalam Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Jakarta (27/11). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie menyatakan, Anas Urbaningrum akan langsung dinonaktifkan dari posisi ketua umum apabila ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Anas sendiri terlilit kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Sudah ada ketentuan, bila ada fakta hukum, siapa pun kadernya akan dinonaktifkan sementara, dan lazimnya segera mundur dari jabatan," kata Marzuki saat dihubungi, Jumat, 8 Februari 2013.
Meski begitu, Marzuki menyebutkan, partai tak akan gegabah dalam menentukan sikap. Dia juga tak mau berandai-andai dengan status Anas di KPK. Sebelum ada status resmi, partai, kata Marzuki, tak bisa memutus seseorang bersalah atau tidak.
Menurut Marzuki, ketidakjelasan status hukum Anas dalam kasus Hambalang bukanlah satu-satunya penyebab turunnya elektabilitas Demokrat. "Banyak hal lain yang harus dibenahi dan diselesaikan menjelang 2014."
Sejumlah pengurus Demokrat sebelumnya pernah tersangkut status hukum. Mereka yang tersangkut, seperti Wakil Sekjen Angelina Sondakh dan bekas Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, langsung mundur dan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan bekas bendahara umum partai, Muhammad Nazaruddin, langsung dipecat dari kepengurusan partai.
Sumber Tempo di markas KPK di Kuningan membenarkan bahwa status Anas sudah diputuskan sebagai tersangka kasus Hambalang. Surat perintah penyidikan kasus tersebut telah terbit. "Sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka," ujar sumber tersebut. Tapi informasi ini segera dibantah juru bicara KPK, Johan Budi S.P. "Informasi tersebut belum ada dan tidak benar," kata Johan.
