TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pimpinan seiring dengan tersiarnya kabar penangkapan pelaku suap yang disebut-sebut melibatkan politikus partai ini di kantor DPP PKS, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
"Rapat rutin saja, kok. Kebetulan ada kasus itu," kata Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, melalui pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 30 Januari 2013.
Menurut dia, rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan para ketua bidang. Hidayat ikut hadir dalam rapat tersebut.
Kasus yang dimaksud Hidayat adalah peristiwa penangkapan empat pelaku dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Le Meridien pada Selasa malam kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam penangkapan ini, KPK juga menyita uang dugaan suap yang diduga diperuntukkan untuk politikus di Senayan terkait dengan proyek di Kementerian Pertanian.
Menyusul penangkapan itu, KPK juga menggeledah sebuah kantor perusahaan importir daging di Jalan Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu dinihari tadi. Tersiar kabar, suap tersebut diduga terkait dengan politikus PKS di Komisi Pertanian DPR. Hidayat yang dikonfirmasi membantah informasi tersebut.
“Saya sudah klarifikasi ke seluruh anggota Fraksi PKS dari Komisi IV beserta seluruh sopirnya. Tak satu pun yang ditangkap KPK. Mereka tak tahu-menahu dengan kasus penangkapan tersebut,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terpopuler lainnya:
Alasan BNN Masih Tahan Raffi dan Wanda
Tersandung Narkoba, Wanda Membela Diri di Facebook
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Gadis Seksi di Operasi Tangkap Tangan KPK
Belum Bebas, Wanda Hamidah Update Status Facebook
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
3 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
6 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
14 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya