TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hitungan kuota bahan bakar minyak bersubsidi yang diperkirakan akan kembali membengkak pada tahun ini. Agus menyatakan, dalam pertemuan itu juga akan didiskusikan dampak fiskal jika kuota BBM kembali jebol.
"Jika tidak bisa dikendalikan di 46 juta kiloliter, maka perlu ada pertemuan untuk bahas itu. Karena masih awal tahun, jangan sampai nanti kuota BBM bersubsidi lagi-lagi tidak bisa terjaga dan ini akan ada dampaknya ke fiskal," kata Agus di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 11 Januari 2013.
Namun, Agus enggan memberi tahu langkah yang akan diambail pemerintah ketika kuota tetap jebol, misalkan dengan menaikkan harga BBM hingga Rp 6.000. Menurut dia, angka 46 juta kiloliter yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013 merupakan hasil hitungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika sekarang realisasinya tidak bisa dijaga, pemerintah akan mempelajari penyebabnya, dan kebijakan yang akan diambil. "Kuota itu sudah direncanakan sejak awal. Jika ada revisi karena tidak bisa tercapai, harus ada penjelasan," kata Agus.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini, memperkirakan kuota BBM bersubsidi pada 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter akan terlampaui. Hal ini mempertimbangkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi 2012 yang mencapai 45 juta kiloliter.
Menurut dia, perkiraan 46,1 juta kiloliter didasarkan pada penyaluran tahun sebelumnya, yakni 40 juta kiloliter. Namun kenyataannya, pada 2012 menjadi 45 juta kiloliter. Dengan demikian, tahun ini diperkirakan sekitar 50 juta kiloliter. Meski demikian, Rudi mengatakan laju itu bisa direm menjadi sekitar 48 juta kiloliter jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.
