TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ketua panitia lelang proyek pengadaan simulator kemudi, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan. Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Teddy diperiksa untuk tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
“Ini pemeriksaan lanjutan sebagai saksi,” ujar Priharsa di gedung KPK, Rabu, 2 Januari 2012. Kasus korupsi pengadaan simulator kemudi sudah menjerat dua jenderal polisi. Selain Djoko, yang merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas, komisi antikorupsi sudah menetapkan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo.
Djoko saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan KPK Pomdam Jaya. Dia diduga melakukan pengaturan agar PT Citra Mandiri Metalindo Abadi memenangkan proyek ini. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 100 miliar dari total nilai proyek Rp 196,8 miliar.
Dalam dokumen proyek, harga simulator sepeda motor adalah Rp 77,79 juta per unit, sementara simulator mobil Rp 256,142 juta per unit. Kenyataannya, dalam dokumen perjanjian pembelian barang dari Citra Mandiri Metalindo dengan Inovasi Teknologi, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta, sementara simulator mobil Rp 80 juta per unit.
Sebagian keuntungan penggelembungan harga itu disebut mengalir ke sejumlah perwira di Mabes Polri. Sukotjo S. Bambang, juga tersangka kasus ini, mengaku pernah diminta mengirimkan Rp 15 miliar ke Primkoppol Korps Lalu Lintas. Ia juga pernah memberikan dana ke pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri senilai Rp 1,7 miliar. Selain itu, Rp 2 miliar disetorkan kepada staf pribadi Djoko Susilo.
FEBRIYAN
Baca juga:
Kecelakaan BMW Maut, Polisi Tak Peduli Anak Siapa
Kenapa Pria Jepang Suka ke Klub Malam?
Pemuda Tewas Saat Jakarta Night Festival
BMW Maut, Hatta Rajasa Minta Maaf ke Korban
Anak Hatta Rajasa Jadi Tersangka
Anak Hatta Radjasa Terancam 5 Tahun Penjara
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
12 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
15 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
23 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya