Sejumlah massa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM berorasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). Dalam menyatakan dukungannya terhadap KPK, menuntut diselesaikannya kasus simulator SIM. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jember - Sekitar 50 oraang aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember Jawa Timur mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga permanen.
"Kami juga menuntut DPR RI menolak revisi Undang Undang tentang KPK," ujar koordinator aksi, Malikul Lubi, Rabo, 3 oktober 2012.
Mereka juga menuding pihak-pihak yang getol menginginkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kalangan yang takut dijerat KPK karena kasus korupsi. Apalagi, banyak indikasi korupsi terjadi di instansi penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. "Merekalah yang hanya cari selamat dari KPK," kata Heri, aktivis lainnya.
Aksi di bundaran jalan Kalimantan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sempat membikin macet arus lalu lintas. Satu regu polisi dan satuan polisi pamong praja menjaga ketat aksi itu.
Dalam aksi ini, mahasiswa juga kecewa dengan DPRD Jember. Pasalnya, tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. "Semua ikut kunjungan kerja ke Bali, Jakarta, dan Semarang," ujar Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat DPRD Jember, Malika.
