Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat menolak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU KPK ke Badan Legislasi," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 27 September 2012.
Keputusan penolakan, kata Hidayat, sudah ditetapkan di dalam rapat pleno fraksi yang berlangsung tadi pagi. PKS akan mengawal sehingga pembahasan revisi UU KPK tidak lolos ke Badan Legislasi.
Hidayat menambahkan, PKS juga akan mengawal beberapa rancangan beleid yang menjadi Program Legislasi Nasional tahun 2012 hingga tahun 2014. Di antaranya rencana revisi UU Mahkamah Agung, revisi UU Kejaksaan, dan revisi UU KUHAP.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
