TEMPO.CO, Lampung-Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2012 terungkap. Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana perlu terjun langsung ke Lampung untuk mengungkap praktek percaloan ini.
Menurut Denny, Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan melalui jejaring media. Pelaku teridentifikasi, sanksi administratif dan pidana disiapkan. "Saya langsung ke Lampung, karena penting untuk segera mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas," ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/9). Pelaku adalah oknum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, masih dikembangkan kemungkinan keterlibatan pelaku lain.
Denny mengatakan langkah cepat dan tegas segera diambil terkait komitmen penerimaan pegawai di kementeriannya bebas setoran maupun titipan. Sanksi administratif dan pidana akan dijatuhkan untuk setiap pelanggaran komitmen itu. "Sanksi tegas adalah pesan untuk publik dan pegawai kementerian, untuk tak coba-coba bertransaksi di penerimaan CPNS," tegas dia.
Saat ini, sebut Denny, 11 korban sudah terdata di Lampung. Tidak tertutup kemungkinan jumlah itu masih akan bertambah. Nilai uang yang disetorkan ke pelaku, berkisar Rp 25 juta hingga Rp 200 juta.
Laporan pertama korban masuk ke akun twitter Denny, dua pekan lalu. "Langsung kami follow up, dan sudah didapatkan bukti tak yang terbantahkan," ujar Denny.
Di Lampung langsung melakukan pemeriksaan pada oknum Kanwil Hukum dan HAM Lampung, yang diduga kuat melakukan percaloan CPNS. Diduga jumlah korban percaloan ini lebih banyak daripada yang diakui pelaku.
Oknum terduga pelaku percaloan adalah pasangan suami istri. Keduanya bekerja di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Lampung. Inisial mereka adalah AA dan IS. Di depan Denny, mereka hanya mengakui menawarkan 'jasa meloloskan menjadi pegawai' pada tujuh orang. Nilai uang yang disetorkan mencapai Rp 805 juta, dengan setoran antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta per korban.
Setri Yasra
Berita Populer:
Jokowi: Ada Instruksi Agar Yang di Sana Itu menang
83 Persen Melawan 17 Persen, Jokowi Yakin Menang
Kang Jalal pun Diancam Mati
Kisah Kang Jalal Soal Syiah di Indonesia(Bagian 2)
Indonesia Pemilik Pertama Super Tucano di ASEAN
Cerita Jalaluddin Rakhmat Soal Syiah Indonesia (Bagian I)
Berita terkait
Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai
2 hari lalu
Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
3 hari lalu
Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka
3 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.
Baca SelengkapnyaCPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai
3 hari lalu
Kemenpan RB menjelaskan ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman CPNS tahun ini.
Baca SelengkapnyaKemenpan RB Tolak Tunda CASN 2024, Jamin Tak Ada Joki
3 hari lalu
Menteri PANRB menolak usulan Ombudsman untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 hingga Pilkada 2024 usai.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Seleksi CASN Lewat Sekolah Kedinasan Akan Dibuka Bulan ini
3 hari lalu
Ada 8 sekolah kedinasan yang akan membuka formasi seleksi CASN.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
3 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaSiap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
4 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTakut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak
4 hari lalu
Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.
Baca SelengkapnyaPendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya
4 hari lalu
Pun untuk tahapnya ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK, alias CASN yang direncanakan bulan Mei.
Baca Selengkapnya