TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menetapkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai pasangan calon wakil presiden mendampungi dirinya dalam pemilu presiden 5 Juli mendatang. Pilihan Ibu (Megawati) itu sudah final dan tidak akan berubah, ujar Sekjen PDIP Sutjipto kepada Tempo News Room, malam ini (5/5).Menurut Sutjipto, Megawati sendiri didampingi Hasyim secara langsung akan mengumumkan ke publik perihal duet pasangan tersebut besok. Selain keduannya, ikut hadir dalam pengumuman yang bakal dipusatkan di Gedung Pola Jalan Proklamasi 56 Jakarta Pusat tersebut fungsionatis DPP PDIP, menteri kabinet gotong royong dari PDIP, tim sukses Mega Center dan sejumlah undangan lainnya. Sutjipto membantah telah terjadi kesepakatan pembagian kekuasaan (power sharing) antara keduanya. Menurut dia, kebiasaan Megawati melakukan hal itu jika sudah benar-benar terpilih dan berkuasa seperti halnya saat dipercaya menjadi presiden usai Sidang Istimewa MPR. Setelah resmi terpilih barulah dibentuk Kabinet Gotong Royong, ujarnya. Mantan Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini mengaku tidak tahu sejumlah informasi yang menyatakan bahwa Megawati telah meluluskan segala persyaratan yang diminta Hasyim Muzadi, misalnya permintaan porsi penegakan hukum, jatah tujuh menteri, dan sejumlah permintaan lainnya. Saya tidak tahu, tapi melihat karakter Ibu (Megawati) biasanya itu dilakukan jika sudah pasti menang.Terkait pengumunan resmi tersebut, Sutjipto menilai masih mungkin dilakukan petemuan antara Megawati dengan Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun dikatakannya, pertemuan itu dilakukan jika masih ada peluang. Jika tidak, menurutnya, tidak perlu dipaksakan, karena itu tidak akan mempengaruhi keputusan Megawati berpasangan dengan Hasyim. Mengenai berita penyebab gagalnya pertemuan MegawatiGus Dur karena persyaratan yang diminta Gus Dur seperti jatah menteri di kabinet, Sutjipto mengaku tidak tahu menahu akan hal itu. Namun dia mengaku mendengar kabar tersebut meski tidak tahu seperti apa persyaratan itu persisnya. Yang tahu hanya Gus Dur dan Ibu (Megawati) saja mungkin. Jika permintaan itu benar, menurut Sutjipto, sebaiknya Megawati tidak meluluskan permintaan itu. Ecep S. Yasa Tempo News Room