TEMPO.CO, Jakarta - Saweran, dalam budaya Sunda, identik dengan proses menebarkan uang receh atau beras yang dilakukan pengantin. Rupanya begitu juga yang terjadi dalam saweran untuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang yang disawer memang berupa "pecahan-pecahan" kecil dari masyarakat.

Koordinator gerakan saweran KPK, Ilian Deta Artasari, mengatakan sebagian besar dana yang masuk berasal dari rakyat kecil. Jumlah sumbangan yang menyentuh Rp 10 juta bisa dihitung sebelah tangan. "Hanya lima orang yang menyumbang Rp 10 juta. Jadi kekhawatiran bahwa ini akan dimanfaatkan pengusaha itu tidak terbukti," kata Ilian saat dihubungi Minggu, 15 Juli 2012.

Sampai Minggu kemarin, 15 Juli 2012, total dana yang terkumpul mencapai Rp 251 juta. Sebagian dana disalurkan melalui transfer perbankan, pengumpulan langsung di posko, serta wesel pos.

Menurut dia, jauh lebih banyak sumbangan yang nominalnya kecil. "Dari masyarakat itu jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi penyumbangnya ribuan," kata Ilian, yang juga aktivis Indonesia Corruption Watch itu.

Rencananya, ia akan mengumumkan identitas penyumbang saweran KPK, Senin, 16 Juli 2012. "Besok (hari ini) akan kami perlihatkan datanya di posko agar semuanya transparan."

Menurut Ilian, ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang mencerminkan semangat untuk memberantas korupsi. "Ini pesan bahwa masyarakat bisa melakukan perubahan, kita sudah gerah dengan korupsi," kata dia. Hal terpenting bukanlah nominal sumbangan, melainkan kesadaran bahwa korupsi menyengsarakan dan harus diberantas.

Sebagian besar penyumbang merupakan masyarakat yang perekonomiannya tak dapat dikatakan berlebih. Mereka berprofesi sebagai pedagang, tukang ojek, siswa sekolah, bahkan tukang parkir. Saat memberikan sumbangan, kata Ilian, mereka selalu berkeluh kesah, "Indonesia ini seharusnya negara yang makmur, tetapi kenapa rakyatnya tetap miskin," kata dia menirukan curahan hati para penyumbang.

Saweran ini bermula ketika Komisi Hukum DPR menolak pembangunan gedung KPK. Biaya pembangunan yang sudah dialokasikan Kementerian Keuangan belum ada tanda-tanda disetujui. Padahal anggaran gedung Rp 225,7 miliar itu sudah diajukan sejak tahun 2008.

ANGGRITA DESYANI

Berita Terpopuler:
Lantai Bersih, Pabrik Gula Dapat 7,5 Dari Dahlan
Teganya, Bayi Dikubur Hidup-Hidup karena Cacat
BPPTK Kaji Penyebab Gempa di Merapi
Pilkada Putaran Kedua, PKS Bakal Galau
Megawati Kehilangan Avanza di Monas
Beragam Modus Korupsi Lembaga Negara