Penambahan Komponen KHL Dinilai Sudah Adil

Reporter

Editor

Kamis, 12 Juli 2012 14:28 WIB

Muhaimin Iskandar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 60 komponen adalah jalan yang paling adil. Keputusan itu merupakan hasil dari forum koordinasi Dewan Pengupahan Daerah, masukan dari serikat-serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan juga diskusi tripartit.

Memang, kata Muhaimin, ada beberapa pihak yang protes. "Tapi tidak mungkin mengikuti tuntutan pekerja sampai 128 komponen, atau hanya mengikuti usul Dewan Pengupahan yang hanya melakukan penambahan empat komponen," kata dia kepada wartawan di kantornya, Kamis, 12 Juli 2012.

Muhaimin mengatakan perubahan ini akan langsung diterapkan untuk pelaksanaan survei upah tahun ini. Survei upah, yang didasarkan pada komponen-komponen KHL tersebut, akan dimanfaatkan untuk menyusun upah minimum regional tahun 2013. "Silakan digunakan," ujarnya.

Menurut Muhaimin, penetapan komponen itu sudah obyektif karena berdasarkan hasil survei. Selain itu, Muhaimin juga memperkirakan upah akan naik setiap tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Muhaimin mengingatkan bahwa upah minimum adalah jaring pengaman. "Pengusaha tidak boleh memberi upah di bawah itu," katanya.

Pekan ini, Menteri merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pencapaian Tahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Revisi itu menambah komponen KHL, dari yang sebelumnya berjumlah 46 menjadi 60 komponen.

GADI MAKITAN

Berita terkait

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil

Baca Selengkapnya

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

3 Mei 2021

Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Baca Selengkapnya

Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

4 November 2019

Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

Krisdayanti menghadiri rapat perdana di DPR bersama Menteri Tenaga Kerja.

Baca Selengkapnya

Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

23 September 2019

Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah.

Baca Selengkapnya

Aturan Longgar, Tenaga Kerja Asing Bakal Bertambah 20 Persen

12 September 2019

Aturan Longgar, Tenaga Kerja Asing Bakal Bertambah 20 Persen

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun ini diperkirakan bakal naik 20 persen.

Baca Selengkapnya

Menaker Resmikan BLK Komunitas Pesantren di Tangerang

10 September 2019

Menaker Resmikan BLK Komunitas Pesantren di Tangerang

BLK Komunitas Pesantren diharapkan dapat melahirkan SDM yang berakhlak, berkarakter, dan kompeten.

Baca Selengkapnya

Mau Dapat Kartu Pra Kerja? Simak Persyaratannya

17 Agustus 2019

Mau Dapat Kartu Pra Kerja? Simak Persyaratannya

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut rencana pemerintah meluncurkan Kartu Pra Kerja pada 2020.

Baca Selengkapnya