TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri malam ini, Jumat (2/4) sebelum pukul 24 WIB akan menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atas Undang-Undang Pemilihan Umum No.12 tahun 2003 sebagai payung hukum bagi Komisi Pemilihan Umum. Saya sarankan presiden untuk menandatangani perpu dan sebelum pukul 12 malam ini bersamaan dengan Keppres tanggal 5 April libur, kata Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra pada pers usai mengikuti rapat konsultasi segitiga anatara pemerintah,KPU dan DPR,di istana negara.Menurut Yusril, pihaknya bersama sekertariat negara telah menyelesaikan draft perpu yang merupakan amandemen dari UU pemilu tersebut dan sudah berada di tangan presiden. Ada dua pasal UU yang diubah yaitu pasal 45 dan pasal 119. Jika pada pasal 45 dikatakan logistik harus siap pada H-10 maka diubah ketentuan tersebut menjadi lebih lunak yaitu persiapan logistik siap sebelumpelaksanaan pemilu. Bisa pada H-1 atau sebelum pencoblosan dilaksanakan. Sedangkan perubahan pada pasal 119 berupa penambahan syarat penundaan pemilu ataupun pelaksanaan pemilu lanjutan. Sebelumnya hanya gangguan keamanan,kerusuhan dan bencana alam ditambah dengan penyediaan logistik pemilu. Perpu ini berlaku surut sampai H-10 pelaksanaan pemilu, Yusril.Dalam rapat konsultasi, jelas Yusril, baik KPU, DPR maupun pemerintah sepakat tidak mungkin pemilu lanjutan atau susulan dilakukan diluar amandemen pasal 119 UU pemilu. Karena KPU dengan keterlambatan logistik jelas secara defacto dan deyure sudah melanggar UU. Jadi kita mencegah agar tidak terjadi satu tuntutan di pengadilan karena keabsahan pemilu akan membawa implikasi yang sangat besar nagi bangsa dan negara, ujarnya. Iamenambahkan jika suatu saat misalnya DPR hendak mencabut perpu ini pun, kata Yusril, semua tindakan yang telah dilakukan atas dasar perpu, syah adanya. Perpu ini, kata Yusril merupakan permintaan tertulis dari KPU. Di dalam suratnya KPU meminta pada pemerintah agar diberi jalan keluar berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sebenarnya diminta atau tidak diminta adalah kewenangan presiden mengeluarkan Perpu ini, namun pemerintah ingin menjaga kewibawaan KPU,ungkapnya. Dalam konferensi pers usai rapat konsultasi, Menteri Koordinasio Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) ad interim Hari Sabarno mengatakan pemilu akan tetap dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 April baik di dalam maupun di luar negeri. Dan hari pencoblosan itu menjadi hari libur nasional. Namun begitu, pemerintah, kata Hari, telah menyediakan payung hukum seandainya di dalam pelaksanaan ada hal yang tidak sesuai dengan perundangan-undangan. Kita siapakan payung hukum. Payung hukum itu dipakai atau tidak tergantung keadaan kalau tidak diperlukan berarti tidak ada masalah, katanya. Ia juga melihat persiapan logistik di Propinsi Papua, Irian Jaya bagian barat dan Nusa Tenggara Timur masih terhambat masalah logistik kemungkinan akan terjadi pemilu lanjutan. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam dipastikan bisa serentak melaksanakan pemilu. Mengenai 48 titik hitam atau daerah dengan gangguan keamanan tinggi, lokasi tempat pemungutan suaranya bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Penguasa darurat militer daerah Aceh akan melakukan keamanan ekstra ketat. Hadir dalam rapat konsultasi selama dua jamtersebut Wakil Ketua DPR Soetardjo Suryo Guritno, Tosari Widjaya, Ferry Mursidan Baldan, dan Hamdan Zulfan. Pemerintah Presiden Megawati didampingi menteri terkait seperti Menkopolkam ad interim Hari Sabarno, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Koentjarajakti, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Men Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, Kapolri Dai Baachtiar. Sedangkan mewakili KPU, Ketua KPU Nazaruddin Syamsudin didampingi Mulyana W.Kusumah. Fitri Oktarini - Tempo News Room