TEMPO.CO, Yogyakarta - Terjadinya kekosongan jabatan wakil menteri setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jabatan itu dinilai sebagai cermin buruknya komunikasi politik pemerintah selama ini. “Katanya selama ini sudah ada komunikasi baik dengan lembaga lainnya? Kalau seperti ini bisa muncul kan berarti (komunikasi) itu hanya seremonial,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, di Yogyakarta, Selasa 5 Juni 2012.
Ara, panggilan Maruarar, juga menganggap pemerintah telah mengabaikan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. “Sejak awal kami di DPR sudah ikut mengingatkan soal landasan itu, tapi ya tidak dianggap,” kata dia menyesalkan.
Meski demikian, karena keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dikeluarkan, pihaknya pun meminta pemerintah menaati keputusan tersebut. Menurut Maruarar, saat ini, sebagai lembaga pengawasan, pihaknya mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan langkah guna menindaklanjuti persoalan. Hal ini perlu segera ditangani agar tak keburu menimbulkan persoalan lain yang berdampak pada kinerja pemerintahan.
“Misalnya dengan kondisi di Kementerian Kesehatan, yang sampai sekarang masih belum memiliki menteri baru. Pemerintah seharusnya segera merumuskan penanggungjawabnya,” kata dia.
Maruarar menuturkan persoalan Wamen ini tak sekadar pertaruhan citra pemerintah, tapi juga menyangkut soal kemanusiaan. Para wamen yang sudah diangkat itu sebelumnya tak pernah merencanakan diangkat mengisi jabatan. Namun kemudian harus berhenti mendadak karena ada masalah. “Posisi (wamen) itu kan bukan mereka yang minta," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
4 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya