TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengeluhkan belanja pegawai pemerintah daerah terus membengkak. Menurutnya, belanja pegawai itu tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang masih jauh dari memuaskan.
“Saya tidak mendramatisasi, tapi kami harus segera berubah,” ujar dia dalam rilisnya, Selasa 24 April 2012. Situasi itu merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi belum membuahkan hasil.
Ia mendesak agar pemerintah daerah memperketat belanja pegawainya. Sedangkan pemerintah daerah yang belanja pegawainya telah melebihi 60 pesen dari APBD diminta untuk menurunkan. “Kalau bisa, belanja pegawai secara keseluruhan bisa dikurangi hingga sepuluh persen,” kata dia.
Belanja pegawai yang bisa dikurangi, menurut Azwar Abubakar, antara lain biaya perjalanan, rapat-rapat yang diselenggarakan di luar kantor, belanja barang, belanja sewa gedung, serta honor-honor.
Berdasarkan paparannya, pemerintah menargetkan sebanyak 40 kementerian dan lembaga negara harus melakukan reformasi birokrasi pada tahun 2012 ini. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota sebagai proyek percontohan.
Jadi tahun ini diharapkan ada 139 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya seluruh pemda didorong untuk melaksanakan reformasi birokrasi. “Kalau tidak kami paksakan, lama-kelamaan gaung reformasi birokrasi ini tidak berbekas,” ujar Azwar Abubakar.
Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Azwar mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi 3 masalah besar, yakni birokrasi, masalah korupsi, dan infrastruktur. Hanya 4 persen dari APBN atau Rp 60 triliun alokasi dana untuk membangun infrastruktur. Penyebabnya, ada tiga hal, kemungkinan uangnya kurang, tidak tajam, serta masih adanya kebocoran.
Untuk mengembalikan fitrah birokrasi, Kementerian menetapkan kebijakan 9 program percepatan reformasi birokrasi, dan ini sudah berjalan secara bertahap. “Dengan reformasi birokrasi, kami akan menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani,” kata dia.
RAFIKA AULIA
Berita terkait
Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024
5 Januari 2024
"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaItjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
6 Desember 2023
Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.
Baca SelengkapnyaMengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya
3 Oktober 2023
Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang Bapak Birokrasi Modern
Baca SelengkapnyaJokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..
16 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyinggung soal insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini.
Baca Selengkapnya10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?
9 Agustus 2023
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam dialog rakyat bersama Anies-AHY di Hotel Sabuga, Bandung, Jawa Barat ungkapkan 10 poin.
Baca SelengkapnyaKementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya
22 April 2023
Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pendaftaran dibuka hingga 25 April 2023.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik
12 April 2023
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak perguruan tinggi menyukseskan reformasi birokrasi tematik. Bagaimana caranya?
Baca SelengkapnyaKemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya
29 Januari 2023
Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaReformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi
9 November 2022
Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.
Baca SelengkapnyaSkema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting
25 Agustus 2022
Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.
Baca Selengkapnya